Sejumlah siswa dari berbagai jenjang menunjukkan buku Kurikulum 2013 pada peluncuran Kurikulum itu secara nasional di SMA Negeri 1 Bantul, Bantul, Yogyakarta, Senin (15/7).

Jakarta - Sejumlah praktisi pendidikan diwakili oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta akan mengirimkan somasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh terkait implementasi Kurikulum 2013. Somasi atau surat peringatan berisi desakan agar mendikbud membatalkan seluruh peraturan menteri tentang pelaksanaan Kurikulum 2013.

“Kami akan somasi mendikbud agar membatalkan Kurikulum 2013. Somasi pada dasarnya peringatan. Kalau somasi diabaikan, kami akan ajukan uji materi ke Mahkamah Agung,” kata pengacara publik LBH Jakarta Ahmad Biky saat dihubungi SP di Jakarta, Selasa (30/7).

Biky mengatakan somasi diajukan atas kuasa sejumlah pemohon antara lain dua guru besar Universitas Negeri Jakarta HAR Tilaar dan Winarno, praktisi pendidikan Romo Benny Susetyo dan Jeirry Sumampow, serta organisasi guru yaitu Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), dan Federasi Guru Independen Indonesia (FGII). Somasi diajukan secara terbuka lewat konferensi pers yang digelar Selasa (30/7) siang ini.

Biky mengatakan Kurikulum 2013 cacat hukum karena bertentangan dengan sejumlah pasal dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dari sisi pelaksanaan, Kurikulum 2013 adalah kebijakan tergesa-gesa dan sangat dipaksakan. Itu terlihat dari penambahan jam pelajaran, konsep kompetensi yang tidak ada rujukan dalam sistem pendidikan mana pun, belum diuji validasi, dan penyamaan mata pelajaran dasar antara SMA dengan SMK padahal tujuan dan karakteristik siswanya berbeda.

“Dalam satu sekolah yang menerapkan Kurikulum 2006, ada yang menerapkan Kurikulum 2013. Ini bagaimana dampak ke depan kalau sistemnya berbeda?” tanya Biky.

Ada tiga tuntutan yang diajukan dalam somasi tersebut. Pertama, membatalkan penerapan Kurikulum 2013. Kedua, mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013, serta mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 54, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 Tahun 2013. Ketiga, meningkatkan kompetensi guru secara berkesinambungan dan merata, tidak diskriminatif.

"Kami meminta tuntutan itu dipenuhi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam jangka waktu 14 hari sejak peringatan atau somasi ini diterima," kata Biky.

Menurut Biky, UU Sisdiknas menjamin pendidikan tanpa diskriminasi, namun pemberlakuan Kurikulum 2013 untuk sebagian sekolah saja dapat berakibat pelanggaran HAM khususnya hak atas pendidikan, diskriminatif, dan tidak demokratis. Selain itu, pasal 36 ayat 2 UU Sisdiknas juga menyatakan kurikulum di semua jenjang dan jenis pendidikan harus dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Namun, Kurikulum 2013 tidak memperhatikan keragaman potensi daerah dan lingkungan maupun keunikan lokal daerah yang tidak menggunakan bahasa Jawa dan Sunda. Kurikulum 2013 juga telah melanggar prinsip diversifikasi karena tidak ada perbedaan materi pelajaran di SMA dan SMK.

“Sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Agama belum menerapkan. Mereka bingung karena Kurikulum 2013 tidak terintegrasikan dengan sistem yang ada,” ujar Biky.

Senada dengan itu, Sekjen FSGI Retno Lisyarti mengatakan kerunyaman implementasi Kurikulum 2013 semakin parah karena sekolah-sekolah yang tidak ditunjuk menjadi “latah” atau dipaksa menerapkan Kurikulum 2013 oleh dinas pendidikan setempat.

“Dapat dibayangkan bagaimana sekolah-sekolah yang “dadakan” dipaksa menerapkan kurikulum pada 16 Juli 2013 secara kilat harus mengubah jadwal pelajaran dan pembagian jam para gurunya,” kata Retno.

Suara Pembaruan

Penulis: Natasia Christy W/AF

Sumber:Suara Pembaruan