Wilayah perbatasan
"Sepanjang perjanjian perbatasan itu tak diselesaikan, maka konflik perbatasan akan terus terjadi."

Konflik perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, sebenarnya, sudah diawali sejak 1967 ketika kedua negara berunding tentang hukum laut, tapal batas kontinental, dan maritim.

Mantan Anggota Komisi I DPR periode 2004-2009, Jefrrey Massie, mengatakan masalah perbatasan adalah masalah klasik bagi Indonesia karena tak kunjung ada tindakan yang memecahkan masalah dari pemerintah.

Klaim wilayah sebenarnya akan berujung pada sejauhmana negara setempat mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat yang tinggal di wilayah itu.

Pendekatan keamanan melalui pengerahan kekuatan militer di perbatasan tidaklah cukup, kata Jefrrey, namun harus disertai dengan tindakan kongkret meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

"Ironis karena walaupun secara geografis wilayah itu mungkin masuk Indonesia, tapi masyarakat di situ malah merasa lebih enak kalau berada di bawah otoritas Malaysia," kata Jeffrey.

Jeffrey menambahkan hal lain yang menyebabkan konflik perbatasan terus berlangsung adalah tidak segera diselesaikannya perjanjian perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia.

"Sepanjang perjanjian perbatasan itu tak diselesaikan, maka konflik perbatasan akan terus terjadi," kata Jeffrey.

Sementara itu, pengamat pertahanan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramowardhani, mengatakan masalah perbatasan kedua negara biasanya dipicu oleh klaim Malaysia atas wilayah tertentu di Indonesia.

"Misalnya kasus di Tanjung Datu dan Camar Bulan di Kalimantan, Indonesia mendasarkan klaim hukumnya pada hasil Traktat Londing, yang menunjuk daerah itu sebagai wilayah Indonesia. Sementara Malaysia mengklaim bahwa tahun 1970-an, sudah ada kesepakatan dengan Indonesia bahwa sudah daerah itu milik mereka, kata Jaleswari di Jakarta, hari ini.

Konflik pertama Indonesia dan Malaysia muncul terkait kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang berada di Selat Makassar.

Pada 2002, 16 orang hakim di Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia tanpa memutuskan pertanyaan terkait perairan teritorial dan batas-batas maritim, namun lebih kepada tindakan administratif secara nyata yang dilakukan oleh pihak Malaysia.

Konflik kedua muncul lagi terkait klaim Malaysia atas Pulau Ambalat, wilayah kaya minyak bumi dan gas, yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar.

Masalah muncul karena Malaysia membuat peta baru, pada 1979, yang menyertakan wilayah-wilayah tersebut sebagai milik mereka.

Terlepas dari klaim-klaim hukum tersebut, Jaleswari menyebutkan masalah utama Indonesia dalam sengketa perbatasan sebenarnya terletak pada tak tegasnya pemerintah mengeksekusi sejumlah kebijakan yang sudah dibuat untuk mengamankan kedaulatan wilayah negara.

Misalnya, pemerintah tak kunjung melaksanakan program pembangunan wilayah perbatasan sehingga rentan dicaplok negara tetangga.

"Pemerintah sebenarnya harus belajar dari kasus lepasnya Sipadan-Ligitan. Bahwa perbatasan ini bukan hanya hukumnya saja, tapi bagaimana mengelola wilayah. Artinya kita harus care terhadap pembangunan wilayah itu," kata Jaleswari.

Penulis:

Sumber:The Jakarta Globe/DAS