Ilustrasi Komisi Pemilihan Umum

Jakarta - Perdebatan panjang di seputar pembuatan draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai alat peraga kampanye untuk setiap caleg diminta segera diakhiri. Komisi Pemilihan Umum diharapkan segera menuntaskannya agar ada kepastian aturan bagi caleg mempersiapkan diri menuju pemilu 2014.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi, mengatakan pihaknya masih menunggu aturan lengkap KPU soal alat peraga kampanye itu.

"Kami menunggu aturan itu segera dipastikan," kata Arwani di Jakarta, Senin (26/8).

Menurutnya, terlepas apapun hasil final pembuatan aturan itu, para calon anggotal legislatif (caleg) pasti akan beradaptasi.

Dia juga meyakini pastinya KPU bisa mengantisipasi masalah yang terjadi dan melingkupi aturan itu bila sudah disahkan. Yang pasti, seandainya aturan itu disahkan, para caleg sudah bisa mulai bekerja untuk proses sosialisasi.

"Kita harap segera sehingga para caleg bisa langsung bersosialisasi kepada masyarakat dengan aturan yang ada," ujar Arwani.

KPU mewacanakan aturan penempatan alat peraga kampanye secara terbatas, yakni setiap zona di satu desa dan kelurahan, hanya boleh ada satu unit alat peraga.

Alat peraga kampanye yang dimaksud berbentuk baliho, billboard, reklame, banner, dan spanduk. Untuk baliho, billboard, reklame, banner hanya diperuntukkan bagi partai politik (Parpol).

Sementara calon anggota DPR, DPD dan DPRD hanya diperbolehkan menggunakan alat peraga berupa spanduk. Dalam satu zona setiap calon hanya diperbolehkan memasang satu spanduk, dan harus berkordinasi dengan partai politik tingkat kabupaten/kota.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho