Ilustrasi investasi bodong

Jakarta - Kasus investasi bodong CV Indotronik di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan (Sumsel), kini menjadi salah satu perhatian publik. Hal itu karena nilai investasi para nasabah cukup fantastis, yaitu mencapai Rp4,6 triliun.

Terhadap kasus itu, para pejabat Kabupaten OKU pun diminta untuk tidak lepas tangan begitu saja. Sebab, perizinannya dikeluarkan oleh dinas perdagangan setempat. Polisi pun didesak untuk mengusut dugaan keterlibatan para pejabat di OKU Timur.

"Ini kelalaian pemerintah, membiarkan investasi bodong berkeliaran di tengah-tengah masyarakat," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, di Jakarta, Jumat (30/8) malam.

Uchok meminta agar dalam kasus Indotronik, polisi jangan berhenti mengusut hanya sampai kepada pemilik CV Indotronik. Tapi, peran para pejabat di Pemkab OKU Timur, terutama di Dinas Perdagangannya, menurutnya harus diusut pula. Sebabnya, izin CV Indotronik itu dikeluarkan oleh dinas setempat.

Menurut Uchok lagi, Bupati OKU Timur Herman Deru tak bisa lepas tangan begitu saja dalam kasus investasi bodong ini. Terlebih karena selama tiga tahun, CV Indotronik sudah leluasa mengeruk dana publik.

"Tugas pemerintah itu melayani dan melindungi rakyat, bukan pura-pura tidak tahu investasi bodong sudah beroperasi selama 3 tahun," ujarnya.

Uchok berharap, polisi harus segera melakukan penyelidikan terhadap investasi bodong ini. Polisi juga harus mendalami, kemungkinan keterlibatan pejabat di Kabupaten OKU Timur. Termasuk menurutnya, menelisik apakah Bupati OKU Timur juga punya peran dalam kasus itu.

"Semua harus disentuh oleh polisi. Mulai dari kemungkinan keterlibatan aparatur dinas terkait. Polisi juga harus berani membongkar dugaan keterlibatan mereka, atau dugaan kongkalingkong antara pengusaha investasi bodong dengan aparat pemerintah, sampai ke akarnya," tutur Uchok.

Uchok melihat, ada kelalaian dari dinas pemberi izin operasi bagi CV Indotronik. Apalagi menurutnya, izin operasi CV Indotronik bukan izin untuk kegiatan jasa keuangan. Bila melihat fakta itu, dugaan "kongkalikong" diyakininya cukup kuat. Polisi harus mengusut itu lebih jauh.

"Semua harus diusut. Bupatinya juga harus diusut dong," tegasnya.

Seperti diketahui, pemilik CV Indotronik ingkar janji, bahkan diduga membawa lari dana para nasabah yang diinvestasikan di perusahaan tersebut. Para nasabah marah, ketika mengetahui telah ditipu oleh iming-iming bunga investasi menggiurkan yang ditawarkan CV Indotronik. Dana yang sudah dihimpun CV Indotronik sendiri nilainya diduga mencapai Rp4,6 triliun.

Saat ini, kepolisian OKU Timur telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Ketiga tersangka tersebut adalah Direktur CV Indotronik, Albertus Primadani Irawan; Komisaris CV Indotronik, Kurniawan yang juga ayah dari Albertus; serta Kristin, istri Albertus. Ketiganya dijerat dengan pasal berlapis, mengenai penipuan, penggelapan, dan perbuatan kejahatan berulang.

 

Suara Pembaruan

Penulis: R-14

Sumber:Suara Pembaruan