Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.

Jakarta - Pemerintah tengah memasuki tahapan akhir merampungkan peraturan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Salah satu poin terpenting draf itu terkait alokasi Dana Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (DPKP) yang harus dilanjutkan badan yang melindungi risiko sosial para pekerja itu.

"Soal DPKP itu ada dalam draf peraturan," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, di Jakarta, Senin (2/9).

Sebagaimana diamanatkan penjelasan Undang-Undang (UU) 24/2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bahwa layanan manfaat bagi para pekerja tak boleh berkurang, setelah pengelolaanya dilakukan BPJS Ketenagakerjaan. "Penjelasan UU 24/2011 sudah ada dalam draf yang disusun buat pekerja," tegasnya.

Dikatakan, saat ini pemerintah bersama pihak terkait tengah membahas penyusunan draf Peraturan Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan, meliputi delapan draf RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) dan lima Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres). Sebelumnya upaya perlindungan ketenagakerjaan dilakukan PT Jamsostek (Persero).

Namun, sesuai amanat perundangan mulai 1 Januari 2014 terbentuk BPJS Ketenagakerjaan yang bakal mengurusi perlindungan sosial pekerja sebagai lembaga tersendiri di bawah lembaga presiden. Nantinya, BPJS Ketenagakerjaan akan beroperasi 1 Juli 2015 dengan penambahan program pensiun yang mencakup bukan saja PNS dan anggota TNI/Polri, tapi juga para pekerja swasta.

Menanggapi pernyataan Menakertrans Muhaimin Iskandar, Direktur Kepesertaan PT Jamsostek Junaedi menyambut baik dimasukkannya pengelolaan DPKP berupa bea siswa bagi anak-anak pekerja, maupun pinjaman uang muka perumahan bagi pekerja. Karena, hal itu penting mengedukasi pekerja yang masih berprinsip "hidup buat hari ini dan belum mengantisipasi hidup buat hari esok".

"Saya sebagai pelaksana menyambut gembira jika sudah masuk dalam draf peraturan dan mudah-mudahan sampai akhir peraturan Karena ini sangat signifikan mengedukasi pekerja," terangnya.

Apalagi, kata dia, ke depan cakupan perlindungan sosial meliputi juga pekerja di sektor informal atau mereka yang dikategorikan Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja (TKLHK). "Program edukasi mesti terus diberikan untuk memperkuat pemahaman menghadapi risiko-risiko sosial," imbuhnya.

Menyinggung jumlah kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, Junaidi mengungkapkan, sampai dengan semester pertama 2013, terjadi penambahan 2,6 juta pekerja. Namun, berbeda dibandingkan tahun 2012 pekerja yang non aktif juga meningkat menjadi 2 juta pekerja dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1 juta pekerja. Dia menolak mengomentari apakah itu terkait dengan terjadinya banyaknya usaha yang pailit. "Kami tak mendefinisi apakah itu terkait pelambatan ekonomi atau badan usaha yang tutup, tapi fakta statistiknya begitu," terangnya.

Sekalipun begitu, Junaedi menambahkan pihaknya optimistis bisa mencapai target yang ditetapkan menambah jumlah kepesertaan yang saat ini sudah mencapai 11,9 juta tenaga kerja aktif. "Kawan-kawan di daerah tetap optimis, karena ini terkait juga perlunya sosialisasi dan edukasi pada masyarakat," jelas Muhaimin.

Suara Pembaruan

Penulis: E-8/NAD

Sumber:Suara Pembaruan