Produk benih dari Sang Hyang Seri.

Jakarta - Setelah delapan bulan disidik, Kejaksaan Agung (Kejagung) baru melakukan penahanan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan benih oleh PT Sang Hyang Seri (SHS) di Kementerian Pertanian (Kemtan).
Para tersangka yang ditahan itu adalah mantan Direktur Keuangan dan SDM PT SHS tahun 2008-2011 Rachmat, dan mantan Direktur Produksi PT SHS tahun 2008-2011 Yohanes Maryadi Padyaatmaja, mantan Direktur Litbang PT SHS tahun 2008-2011 Nizwan Syafaat, serta Dirut PT SHS Kaharuddin.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung mengatakan, empat tersangka tersebut ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung selama 20 hari sejak tanggal 5 September hingga 24 September 2013.

"Setelah dilakukan pemeriksaan penyidik melakukan penahanan kepada empat tersangka," kata Untung, di Jakarta, Kamis (5/9).

Dikatakan, pemeriksaan terhadap para tersangka sebelum dikenakan penahanan dilakukan untuk melengkapi berkas serta menggali permohonan subsidi benih kepada pemerintah dengan menggunakan dokumen yang diduga fiktif serta distribusi subsidi benih.

Sementara tersangka mantan Dirut PT SHS Eddy Budiono lolos dari penahanan karena tidak memenuhi agenda pemeriksaan sebagaimana yang diagendakan dengan alasan klasik sakit.

Untung tidak memberi penjelasan lebih lanjut soal sakit yang diderita Eddy Budiono dan kapan pihaknya bakal melakukan pemanggilan kembali terhadap yang bersangkutan.

Dikhawatirkan, nasib Eddy seperti tersangka kasus dugaan korupsi pengucuran kredit Bank Jabar Elda Devianne Adiningrat yang berdalih sakit dan hingga kini belum diperiksa apalagi ditahan.

"Tersangka tidak hadir memenuhi pemeriksaan dengan alasan sakit," ujarnya.

Dengan demikian Kejagung baru menahan empat tersangka dari tujuh tersangka. Dua lainnya adalah Karyawan PT SHS Subagyo dan Manajer Kantor Cabang PT SHS Tegal Hartono. Seluruh tersangka berasal dari PT SHS, kendati proyek tersebut berada di Kemtan.

Kasus ini ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan pada 8 Februari 2013. Proyek pengadaan benih diduga dilakukan tidak sesua prosedur sebagaiman bukti-bukti permulaan yang berhasil ditemukan dalam tingkat penyelidikan.

Bukti-bukti tersebut mengenai rekayasa pada proses pelelangan yang memenangkan PT SHS, biaya pengelolaan cadangan benih nasional sebesar lima persen dari nilai kontrak yang tidak disalurkan pada kantor regional di daerah, rekayasa penentuan harga komoditi, pengadaan benih program cadangan nasional fiktif.

Kemudian, pengadaan benih kedelai fiktif, penggelembungan volume dan harga benih kedelai, serta penyaluran subsidi benih yang tidak sesuai dengan peruntukkan. Namun, sejauh ini Kejagung belum merilis dugaan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan atas kasus ini.

Suara Pembaruan

Penulis: E-11/AF

Sumber:Suara Pembaruan