Kantor pusat Jamsostek Jakarta.

Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Asosiasi serikat Pekerja Indonesia, dan Serikat Pekerja Outsourcing PT Jamsostek menuntut agar karyawan outsourcing PT Jamsostek diangkat menjadi karyawan tetap paling lambat akhir September mendatang. Hal tersebut mereka sampaikan saat kemarin, Kamis (5/9) setelah mendatangi PT Jamsostek dan bertemu dengan pimpinan dan manajemen badan usaha milik negara (BUMN) tersebut.

"Kami minta pekerja outsourcing di PT Jamsostek diangkat menjadi pekerja tetap paling lambat akhir September 2013 ini," kata Sekjen KSPI Muhammad Rusdi melalui siaran pers, Jumat (6/9).

Hal tersebut menjadi tuntutan mereka menyusul rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang akan dilakukan Jamsostek terhadap 900 pekerja outsourcing pada bulan Oktober mendatang. Ia mengatakan, PHK terhadap salah seorang karyawan outsourcing akan mempertaruhkan mundurnya salah satu direksi BUMN.

"Jika ketua umum serikat outsourcing Jamsostek di-PHK maka taruhannya Dirut Jamsostek harus mundur, itu merupakan harga mati karenakan KSPI tidak bisa menerima jika perusahaan yang mengelola uang buruh digunakan untuk menindas buruh," lujar Muhammad.

Sementara Sekjen Asosiasi Pekerja Indonesia (Aspek) Sabda Pranawa Djati mengatakan PT Jamsostek telah melanggar hukum dan aturan Permenakertrans no 19 tahun 2012 tentang pekerja outsourcing. Menurutnya, para pekerja outsourcing Jamsostek harus dimasukan pada sektor core bisnis yang bukan perusahaan negara termasuk BUMN.

"PT jamsostek harus mengangkat seluruh pekerja outsourcing BUMN menjadi karyawan tetap tanpa syarat tes seleksi apapun," kata Pranawa.

Selain mengutuk rencana PT Jamsostek yang akan melakukan pemecatan terhadap 900 pekerja outsourcing BUMN, KSPI juga menyatakan menyatakan buruh tidak bersedia dana iuran buruh yang dikelola PT Jamsostek digunakan justru untuk menindas karyawan PT Jamsostek. Mereka juga menolak dana buruh digunakan untuk membeli saham blue chip yang harganya mencapai triliunan sementara PHK akan dilakukan terhadap ratusan buruh.

Penulis: Ezra Sihite/MUT