Suasana Seminar Potensi Dampak UU No. 17 Tentang Ormas di Hotel Santika Jakarta, Senin (23/9).

Jakarta -  Rancangan Undang Undang (RUU) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) telah diresmikan DPR pada Juli lalu. RUU Ormas yang kini telah menjadi UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, menggantikan UU sebelumnya yakni UU Ormas 1985.

Dengan disahkannya RUU tersebut, peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Eryanto Nugroho menyatakan, UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas tersebut berpotensi menyebabkan dampak.

"Dari aspek substansi, UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas berpotensi menimbulkan paling tidak lima dampak," ujar Eryanto dalam "Seminar Potensi Dampak UU No. 17 Tentang Ormas" di Hotel Santika Jakarta, Senin (23/9).

Dampak pertama adalah kerancuan kerangka hukum. Eryanto menyatakan apakah semua yayasan, perkumpulan, serta semua perkumpulan yang tidak berbadan hukum akan disebut Ormas.

Kedua, pengaturan berlebihan dan multi tafsir bagi organisasi tidak berbadan hukum. Sebagai contoh, Eryanto menambahkan, terdapat 47 LSM yang dianggap ilegal di Lombok Tengah, karena tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Selanjutnya dampak yang akan dihasilkan adalah pengaturan lingkup organisasi yang multi tafsir. Mantan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah, Erna Witoelar, yang juga aktif di berbagai LSM menyatakan kebingungan dengan kegiatan yang sedang dia lakukan.

"Saya sedang membuat gerakan Ciliwung bersih. Sedangkan Ciliwung dari hulu ke hilir ada di dua provinsi dan empat kabupaten/kota. Jadi masuk kemana?," ujar Erna

Dampak keempat yang akan dihasilkan dari UU Ormas ini adalah pengaturan larangan yang multi tafsir dan yang terakhir, dikhawatirkan akan kembali bangkitnya konsep Ormas yang mengedepankan pendekatan politik.

Sebagai catatan, UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas ini mendapat penolakan. Muhammadiyah, PBNU, dan beberapa organisasi lainnya menolak hadirnya UU ini.

Penulis: Zulfikri Syatria/AF