Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar resmi ditahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/10). BeritaSatu Photo/SP-Ruht Semiono

 

Jakarta - Ditangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Muchtar oleh KPK atas dugaan penerimaan suap terkait sengketa Pemilukada Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Lebak, bisa jadi indikator untuk kasus korupsi lainnya.

Dengan itu, maka bisa dimunculkan kecurigaan bahwa semua kasus sengketa pilkada yang pernah ditangani Akil sebagai Hakim MK patut untuk dicurigai kejernihannya.

"Putusan di MK khususnya yang ditangani Akil Mochtar patut diragukan," kata Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida, di Jakarta, Jumat (4/10).

La Ode menilai takkan mengherankan bila beberapa waktu ke depan akan muncul banyak gugatan atas putusan sengketa pilkada yang pernah dikeluarkan MK. Apalagi oleh pihak yang kalah dan mengetahui kasusnya ditangani Akil.

Lebih jauh, La Ode menilai saat ini pantas apabila masyarakat mencurigai bahwa 'kerusakan' di MK bukan hanya Akil semata. Sebab masyarakat bisa berpikir bahwa apabila ketua MK saja sudah rusak, apalagi orang-orang yang ada di bawahnya.

Karena itu, dia menyarankan agar ada semacam moratorium untuk segala kasus yang sedang ditangani MK.

"Presiden harus membuat perppu sengketa pilkada tidak ditangani MK. Karena ini lahan empuk mafioso," tandasnya.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho