Jalan panjang ber
Tiket kita ke surga

Indonesia boleh berbangga untuk pertama kalinya sejak merdeka negara ini akhirnya mempunyai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Jumat malam (28/10) DPR mengesahkan RUU BPJS menjadi Undang-Undang di Senayan, Jakarta.

"Dengan persetujuan ini, maka hari ini kita membuat sejarah dimana untuk pertama kali kita memiliki Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial," ujar Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, pemimpin sidang paripurna DPR, sembari mengetukkan palu sidang tanda UU telah disahkan.

Dalam sidang paripurna itu DPR menyepakati dua BPJS. BPJS 1 dibentuk dan dilaksanakan pada Januari 2014, sementara BPJS 2 dibentuk pada Januari 2014 dan dilaksanakan pada Juli 2015.

Pengesahan itu tampaknya memberi kelegaan besar bagi anggota DPR, khususnya Pramono, sehingga ia melanjutkan kalimat penutupnya dengan dramatis.

"Semoga ini dicatat sejarah dan juga tiket kita ke surga," seru kader PDI Perjuangan itu.

Akhir yang dramatis tampaknya memang pantas bagi pengesahan RUU BPJS menjadi UU karena aturan itu akan mengatur jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Harapannya dengan BPJS tidak perlu lagi ada warga negara Indonesia yang mati sia-sia karena tidak cukup punya uang untuk dirawat di rumah sakit.

Dalam BPJS pemerintah dan DPR menyepakati perubahan empat BUMN yakni PT Askes, PT Jamsostek, PT Taspen, dan PT Asabri menjadi satu badan hukum nirlaba yang bertugas menyelenggarakan kesejahteraan seluruh warga negara.

Sebagai badan hukum yang dibentuk berdasarkan UU, pimpinan BPJS akan diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Untuk penyelenggaran kesehatan DPR dan pemerintah menyepakati perubahan PT Askes menjadi BPJS 1. Di dalamnya juga akan mencakup Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PT Jamsostek dan PT Asabri.

BPJS 1 akan mulai efektif beroperasi Januari 2014 dan dengan demikian seluruh warga negara Indonesia akan menjadi peserta layanan kesehatan negara.

Jika BPJS 1 menyelenggarakan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia maka BPJS 2 menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja. Badan yang akan efektif beroperasi pada 2015 itu merupakan transformasi dari PT Jamsostek, PT Taspen, dan PT Asabri.


Jalan Panjang nan Alot

Perjalan menuju pengesahan RUU BPJS oleh DPR memang alot. DPR sendiri membentuk Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang BPJS untuk membahas RUU itu.

Hampir setahun lamanya DPR dan pemerintah berdebat tentang RUU yang menjadi amanat dari UUD 1945 pasal 34 ayat 2 dan UU Sistem Jaminan Sosial.

"Tiga kali rapat kerja yang dilakukan belum masuk ke subtansi karena masih membicarakan tiga materi sebelum menuju ke subtansi RUU," kata Ketua Pansus BPJS, Ahmad Nizar Shihab, Januari silam.

Bahkan pada Maret pembahasan RUU itu sempat mandeg karena delapan menteri yang terkait dengan regulasi itu tidak lagi mau hadir memenuhi undangan pansus.

"Kami minta dukungan dari pimpinan DPR karena BPJS ini jauh lebih penting dibandingkan dengan gedung baru DPR," sindir Rieke Dyah Pitaloka salah satu anggota pansus ketika itu mengacu pada kengototan Ketua DPR Marzuki Alie membangun gedung baru bagi anggota DPR.

Bahkan pada April pembahasan semakin tegang ketika DPR menyurati presiden meminta penjelasan mengenai anak buahnya yang tampak ingin menghambat pembahasan RUU itu.

"Delapan menteri menghentikan sepihak pembahasan rancangan undang-undang tersebut padahal DPR dituntut menyelesaikan undang-undang strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak," keluh Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso pertengahan April lalu.

Priyo bahkan sempat menyindir langsung Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang menurutnya paling getol menghambat RUU tersebut.

"Konon ceritanya, Kementerian Keuangan yang agak bandel. Saya tidak mengerti kenapa. Tapi semoga Pak Agus Martowardojo terketuk hatinya, karena RUU BPJS ini masalah kerakyatan," ketus Priyo awal Mei lalu.

Juni perdebatan soal BPJS justru beralih pada ketidaksensitifan pansus yang menggelar rapat RUU BPJS di sebuah hotel mewah alih-alih menggunakan Gedung DPR.

Sebulan kemudian DPR kembali memperpanjang pembahasan RUU PBJS karena pemerintah merasa keberatan dengan alasan pembentukan badan yang akan merupakan leburan dari empat BUMN itu akan merugikan keuangan negara.

"Memang kemarin pihak pemerintah masih keberatan karena diperkirakan akan memberatkan keuangan negara, tapi kami menyadari pelan-pelan saja, dan Insya Allah akan ada titik temunya," terang Priyo.

Baru pada bulan Oktober RUU BPJS menemukan titik terang ketika pemerintah dan Panitia Kerja Rancangan Undang-undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [BPJS] DPR RI menyepakati pelaksanaan BPJS I akan berlangsung mulai Januari 2014.

"Pelaksanaan BPJS I dengan fokus pada pemberian jaminan kesehatan akan mulai Januari 2014," kata Ahmad 7 September silam.

Setelah beberapa kali diancam demonstrasi dan aksi besar-besaran dari para buruh dan serikat pekerja pada awal Oktober, RUU BPJS akhirnya bisa dibereskan Jumat kemarin.

Kini tinggal menunggu keseriusan pemerintah untuk menjalankan regulasi dan menetapkan peta trasnformasi yang cepat dan jelas atas empat BUMN yang akan masuk dalam BPJS.

Penulis: