Menkumham Amir Syamsuddin.
Pemutihan tersebut, ucap Amir, merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia serta komitmen pemerintah Malaysia dalam memerhatikan nasib TKI.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Amir Syamsuddin, mengatakan mendukung sepenuhnya proses pemutihan dokumen ratusan ribu tenaga kerja Indonesia (TKI) yang kini sedang dilakukan oleh pemerintah Malaysia.

"Kita apresiasi pemerintah Malaysia yang telah memberikan kesempatan untuk memutihkan sekitar 650.000 TKI yang terdaftar, namun tidak memiliki dokumen keimigrasian hingga Januari 2012. Untuk itu seluruh jajaran keimigrasian telah membantu dengan mempermudah persyaratan pembuatan paspor yang tidak mereka miliki," kata Amir, dalam siaran pers, hari ini.

Amir mengatakan hal itu saat meninjau proses pembuatan dokumen bagi TKI di Konsulat Jenderal RI Johor Baru, Malaysia.

Menkumham yang didampingi Dirjen Imigrasi Bambang Irawan, dan Dirjen Administrasi Hukum Umum, Aidir Amin Daud, menyampaikan kepada ratusan TKI yang sedang memproses dokumen agar mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku di Malaysia.

"Gunakan kesempatan luar biasa ini sebaik-baiknya agar kamu bisa bekerja dengan tenang di negeri jiran ini," ujar Amir.

Pemutihan tersebut, ucap Amir, merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia serta komitmen pemerintah Malaysia dalam memerhatikan nasib TKI.

Berdasarkan data di Konjen RI di Johor Baru yang disampaikan pejabat Konjen, Jonas L Tobing, di seluruh Malaysia saat ini terdapat sekitar 400 ribu TKI yang telah siap dengan kelengkapan untuk diputihkan.

Pemutihan selama ini terkendala banyaknya TKI belum memiliki paspor.

Masalah bertambah karena banyak juga TKI yang KTP-nya sudah lewat masa berlakunya, namun belum diperbaharui.

"KJRI di Johor Baru secara penuh memberikan bantuan dan kemudahan bagi proses pemutihan dokumen tersebut. Antara lain, meminta mereka (TKI) menyerahkan surat pernyataan akan melengkapi KTP," kata Jonas.

Dalam acara silaturahmi dengan jajaran KJRI dan masyarakat Indonesia di Johor Baru, Menkumham menegaskan komitmen pemerintah RI untuk terus melindungi para pekerja di luar negeri, termasuk di Malaysia.

Penulis: