Pansus UU Desa Yakin Warga Desa Bisa Kelola Anggaran Besar

Pansus UU Desa Yakin Warga Desa Bisa Kelola Anggaran Besar
Demo kepala desa menuntut pengesahan RUU Desa. ( Foto: Antara / Antara )
Faisal Maliki Baskoro / FMB Selasa, 25 Februari 2014 | 16:45 WIB

Jakarta - UU Desa no.6/2014 menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya korupsi yang lebih marak di tingkat desa karena UU tersebut memberikan tiap desa anggaran baru sebesar Rp700-800 juta per tahun.

Hal ini dibantah oleh ketua pansus RUU Desa Budiman Sudjatmiko, dalam kunjungannya ke Berita Satu Media Holdings, Selasa (25/2).

Budiman mengatakan isu strategis dalam UU Desa adalah kemampuan desa mengelola anggaran yang begitu besar dan mekanisme pengawasan.

"Tiap desa akan diberikan fasilitator atau pendamping yang akan memberikan penyuluhan mengenai penggunaan anggaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)," ujar Budiman.

Dia menambahkan dalam PNPM, jarang sekali ditemukan kasus penyimpangan anggaran,"hanya 0,1 persen kasus. PNPM membuktikan masyarakat desa bisa mengelola anggaran lebih baik dari pusat".

Keputusan penggunaan anggaran diambil oleh musyawarah desa yang terdiri dari kepala desa dan elemen perwakilan masyarakat. Setelah itu laporan pertanggungjawaban anggaran diberikan kepada pemerintah kabupaten.

"Jika mereka tidak bisa menggunakan anggaran dengan baik maka penyaluran anggaran dalam termin berikutnya bisa dikurangi," ujarnya,

Budiman menambahkan tantangan terbesar menyukseskan UU desa terletak pada mempersiapkan jumlah dan kemampuan pendamping/penyuluh yang memadai.

Program PNPM memiliki sekitar 15.000 pendamping sementara jumlah desa di Indonesia ada 72.944 desa.

"Oleh karena itu, saya ajak semua pegawai negeri di departemen-departemen yang kerjanya cuma duduk-duduk di kantor, para akademisi, dan aktivis untuk turun membangun desa," ujar Budiman.

CLOSE