Bintang Kejora
Ketua I Badan Pengurus Pusat (BPP) Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni menyerukan agar rakyat Papua tak terprovokasi dengan berbagai isu negatif, yang disebarkan melalui layanan pesan singkat (Short Massage Service/SMS).
"Rakyat Papua jangan terhasut dan terprovokasi oleh isu-isu yang tidak bertanggungjawab, walaupun dari elit politik Papua," katanya hari ini di Jayapura.
Ia mengaku berbagai isu yang beredar akhir-akhir ini di Papua, terkait 1 Desember, yang yang disebut-sebut sebagai Hari Kemerdekaan Papua Barat, dan akan ditandai dengan dinaikkannya bendera Bintang Kejora di seluruh Tanah Papua
Ia mengingatkan, bendera Bintang Kejora bukan barang mainan atau kain biasa yang harus dinaik turunkan tanpa tanggungjawab.
"Barang siapa yang bermain-main dengan bendera Bintang Kejora akan berhadapan dengan pihak berwajib untuk dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Ia meminta rakyat Papua Barat tetap tenang, dan menjaga keamanan bersama agar dapat dengan jelas melihat pihak-pihak yang ingin menodai kesucian perjuangan.
"KNPB menolak rekomendasi Kongres Rakyat Papua III, yang membentuk pemerintahan transisi, karena tidak representatif dari seluruh organisasi perjuangan orang Papua, Organisasi Papua Merdeka (OPM), Tentara Pembebasan Nasional (TPN) dan diplomat OPM, serta penyelesaian yang diusulkan tak sesuai aspirasi," katanya.
Peraih John Humphrey Freedom Award 2005 Bidang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dari Kanada, Christian Warinussy mengatakan dialog Papua-Indonesia makin maju untuk dimulai sebagai sebuah jalan ke arah penyelesaian konflik di Tanah Papua dengan mengacu pada indikator politik, ekonomi dan lingkungan hidup, hukum dan hak asasi manusia (HAM], keamanan serta sosial-budaya.
"Respon positif dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap keinginan luhur orang asli Papua untuk melakukan dialog dengan pemerintah Indonesia, adalah salah satu contoh sikap seorang negarawan yang baik dan patut didukung oleh semua pihak di Tanah Papua," ujarnya.
