Ilustrasi PNS
Enam PNS di Polewali Mandar diduga menerima gaji ganda.

Enam PNS di Pemkab Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, terancam didenda Rp 770 juta setelah diduga menerima gaji ganda akibat kesalahan teknis pemindahan wilayah kerja dari kabupaten lain.

Enam PNS Polman itu masing-masing Ilyas, Kiswan Haruna, Syahrir, Abdul Kadir, Idris, dan Nuraeni, yang merupakan PNS pindahan dari Kabupaten Majene, Sulbar, diancam oleh Pemkab Majene untuk mengembalikan gaji yang dikeluarkan selama kepindahannya di Polman.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Polman, Andi Ismail di Polman, hari ini, mengatakan, secara prosedural, proses penggajian PNS yang telah pindah ke salah satu kabupaten akan ditanggung oleh pemkab yang menerima kepindahannya.

"Kami belum mengetahui secara pasti jika PNS tersebut menerima gaji ganda, baik dari Pemkab Polman maupun dari Pemkab Mejene, yang jelasnya secara administratif pegawai yang telah ditempatkan di suatu daerah melalui proses pemindahan, gajinya akan ditanggung pemerintah setempat," ungkapnya.

Secara teknis, proses pemindahan akan dilakukan jika PNS mendapat persetujuan Bupati dari dua daerah yaitu tempat bekerja sebelumnya dan saat ini, selanjutnya mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) melalui surat keputusan Gubernur.

Selanjutnya, PNS bersangkutan akan mendapatkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembiayaan (SKPP) dari kabupaten yang ditinggalkan melalui pengurusan yang secara otomatis akan diterbitkan jika PNS tersebut mengajukan permohonan pindah kabupaten.

Namun, kenyataannya Pemkab Majene baru mengidentifikasi enam PNS yang pindah tersebut saat ini setelah beberapa di antaranya pindah sejak tahun 2002, 2004 dan 2009. Hal tersebut dianggap merugikan keuangan negara dan harus dikembalikan sebab gajinya telah ditanggung Pemkab Polman.

Penulis: /FER

Sumber:Antara