Sahkan RUU Administrasi Pemerintahan, Priyo Sentil Kepala Daerah dan Revolusi Mental

Sahkan RUU Administrasi Pemerintahan, Priyo Sentil Kepala Daerah dan Revolusi Mental
Pimpinan sidang Priyo Budi Santoso (tengah) mengesahkan hasil votting pengesahan RUU Pilkada di gedung Nusantara II, Kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/9) dini hari. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Markus Junianto Sihaloho / WBP Jumat, 26 September 2014 | 19:52 WIB

Jakarta - Pemerintah dan DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR, yang dilaksanakan di Jakarta, Jumat (26/9).

Di tengah banyaknya kursi kosong anggota dewan, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, yang memimpin sidang, sempat menyentil sejumlah pihak. Sentilannya terkait proses pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sempat menimbulkan kontroversi tadi malam.

Di proses RUU Pilkada, Priyo dan partainya yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), mengusung pilkada melalui DPRD. Mereka berhadapan dengan PDI-P dan koalisinya, para kepala daerah, dan aktivis masyarakat sipil.

Sesaat sebelum mengetuk palu pengesahan RUU, Priyo menyentil kubu PDI-P dan Jokowi yang biasa dengan tagline Revolusi Mental. "Ini RUU (Administrasi Pemerintahan) luar biasa. Ini bagian dari revolusi, revolusi mental, boleh lah," kata Priyo sambil tertawa.

Setelah itu, Priyo menyentil para kepala daerah yang datang ke gedung DPR. Kedatangan mereka untuk mendesak para legislator mendengar suara rakyat yang ingin pilkada langsung dipertahankan.

"(RUU Administrasi Pemerintahan) Ini kado kita buat bupati gubernur dan wali kota yang kemarin setengah menangis. Mudah-mudahan ini membingkai semua," ujar Priyo sambil terkekeh.

Terlepas dari pernyataan yang diketawai sendiri oleh Priyo itu, dia tetap mengetuk palu tanda RUU itu disahkan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, menyatakan RUU itu akan membuat pembuat keputusan tak mudah dikriminalisasi, yang selama ini dianggap bisa melemahkan mereka membuat inovasi di pemerintahan. "Ibarat pilot, UU ini merupakan buku manual pejabat," kata Azwar.

Secara umum, RUU itu berisi jenis-jenis kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat. Lalu kejelasan tanggung jawab dan kewenangan. Ketiga, kejelasan soal larangan penyalahgunaan wewenang.

Ke depan untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi, masih dibutuhkan sejumlah RUU yang harus segera dibahas yakni RUU Sistem Pengawasan Pemerintah, RUU Tata Hubungan Pusat dan Daerah, RUU tentang Pemerintahan Elektronik (e-government), dan RUU Etika Penyelenggara Negara.

"Apabila seluruh pengaturan dasar yang mendukung reformasi birokrasi ini ditetapkan, maka akan lebih cepat tercapai sehingga birokrasi bisa meningkatkan martabat bangsa," kata Azwar.

CLOSE