Pendidikan antikorupsi yang digelar ICW dan KPK di sekolah-sekolah, beberapa waktu lalu.
Pengusulan interpelasi yang anehnya justru disambut lebih dari 100 anggota DPR lintas fraksi memperkuat kesan DPR yang pro koruptor kepada publik

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) Antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menilai apabila hak interpelasi atau hak mempertanyakan kebijakan pengetatan remisi koruptor dikabulkan, maka hal itu semakin membuktikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pro koruptror.

"Pengusulan interpelasi yang anehnya justru disambut lebih dari 100 anggota DPR lintas fraksi. Hal ini justru memperkuat kesan DPR yang pro koruptor kepada publik," kata Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan dalam konferensi pers yang digelar di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (18/12) siang.

Menurut Abdullah, hal yang janggal apabila DPR mempersoalkan secara berlebihan terkait kebijakan pengetatan remisi koruptor oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Abdullah mengatakan dikabulkannya hak interpelasi akan semakin mempersepsikan DPR sebagai lembaga yang korup.

Selain itu, kata Abdullah, semakin memberi pembenaran antas hasil survei Transparancy International yang menyebutkan bahwa DPR dan partai politik tergolong empat besar lembaga terkorup di Indonesia.

Kebijakan pengetatan remisi koruptor Kementerian Hukum dan HAM yang baru dikeluarkan akhir bulan Oktober disambut dengan pengajuan hak interpelasi oleh DPR. Pasalnya, kebijakan itu dikeluarkan melalui surat edaran yang dikeluarkan pada 31 Oktober 2011. Sedangkan Kementrian Hukum dan HAM baru mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengetatan remisi pada 16 November 2011.

DPR akan menggunakan hak itu untuk mempertanyakan kebijakan pengetatan remisi koruptor yang menjadikan politisi Partai Golkar Paskah Suzeta sebagai korban pertama kebijakan tersebut.

Paskah yang dijadwalkan bisa keluar dari penjara pada 30 Oktober jadi batal bebas karena kebijakan Kemenkum HAM mengetatkan syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat.

Penulis: /FEB