Tak Banyak Pribumi jadi PNS, Rektor Unmus Surati Presiden

Tak Banyak Pribumi jadi PNS, Rektor Unmus Surati Presiden
Rektor Universitas Musamus (Unmus) Merauke, Papau Philipus Betaubun ( Foto: BeritaSatu.com / Firman Qusnulyakin )
Firman Qusnulyakin Jumat, 20 Februari 2015 | 15:26 WIB

Jakarta - Rektor Universitas Musamus (Unmus) Merauke, Papau Philipus Betaubun terus mendorong pemerintah pusat membuat kebijakan khusus ‎dalam sistem penerimaan CPNS dengan memprioritaskan pelamar asli pribumi. Berbagai cara sudah ditempuh mulai dari menyurati presiden, menpan RB, hingga mendatangi kantor Sekretariat Kabinet di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

"Kami sudah menyampaikan rasa keprihatinan ini kepada menpan, tembusan juga kepada presiden, seskab, dan seluruh yang berkompeten. Bicara Papua itu, pembicaraan dan pelaksana harus sesuai, jangan pembicaraan diperhatikan tapi buktinya tidak," ujar Philipus di Jakarta, Jumat (20/2).

Philipus mengharapkan dengan adanya kebijakan khusus tersebut upaya dan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM orang Papua asli secara bertahap dapat tercapai.

Apalagi Unmus memegang peran sebagai pionir dan ujung tombak dalam bidang pendidikan tinggi di kawasan perbatasan timur NKRI-Papua Nugini.

"Unmus sementara ini berjuang keras ‎untuk mengantarkan dan mendampingi masyarakat di wilayah Papua selatan dan Papua pada umumnya untuk dapat beranjak meninggalkan batas-batas ketertinggalan," katanya.

Unmus menjadi perguruan tinggi pemerintah‎ pertama di wilayah Provinsi Papua bagian selatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2010.

Sejak 2011-2014 kampus ini menyelenggarakan tes penerimaan CPNS untuk mengisi lowongan formasi sebanyak 146, namun hanya satu pelamar orang asli Papua dinyatakan lulus.

"Padahal otonomi khusus itu diberikan seluas-luasnya untuk peningkatan SDM di Papua. Kalau seperti ini terjadi berarti universitas negeri yang ada di Merauke itu dikuasai oleh orang dari luar. Orang Papua hanya jadi penonton," katanya.

Philipus menengarai minimnya jumlah orang asli Papua menjadi PNS mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam dinamika proses administrasi akademik maupun dalam interaksi antarwarga kampus. Menurutnya tidak adanya koordinasi dengan pimpinan Unmus sebelum pengumuman hasil seleksi menjadi salah satu faktor penentu rendahnya prosentase kelulusan.

"Untuk itu, saya meminta kepada bapak presiden bahwa kerja dan hadir di tengah masyarakat itu bisa dibuktikan. Buktikan bahwa ada perhatian khusus dengan hal yang terjadi di perbatasan ini," tutur Philipus.

Dia melanjutkan pertemuannya di kantor seskab baru-baru ini hanya sebatas menjanjikan akan dibuat kebijakan khusus mempercepat peningkatan SDM di Papua dan wilayah perbatasan lainnya dan juga regulasi penerimaan CPNS yang memprioritaskan orang pribumi.

‎"Aturan yang dibuat jangan terlalu lama. Ini sudah jenuh lima tahun dengan janji PNS. Buktinya hanya 72 orang bagaimana dengan 8.726 mahasiswa di Musamus, ini mau ke mana," tegas pria asal Maluku itu.‎

CLOSE