Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 17 Februari 2015

Diperiksa Kasus Dugaan Korupsi, Denny: Ini Kriminalisasi Pendukung KPK

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 17 Februari 2015 (Antara/Sigid Kurniawan)

Jakarta - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana yang akan diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Polri sebagai saksi dalam kasus sistem online pembuatan paspor atau payment gateway pada Jumat (6/3) nanti merasa jika ia sedang dikriminalisasi karena aktif membela Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ini adalah upaya kriminalisasi atas inovasi pelayanan publik yang antipungli berbasis teknologi. Juga kriminalisasi kepada KPK dan para pendukungnya seperti pada Yunus Hussein dan Majalah Tempo," kata Denny dalam rilis yang diterima Beritasatu.com Kamis (5/3).

Menurut Denny, upaya kriminalisasi itu terlihat dengan indikasi jika proses pelaporan dirinya bersamaan waktunya dengan saat dia mengadvokasi kasus KPK. Laporan itu juga diproses super cepat dan dengan dugaan kasus yang berubah-ubah.

Dia mengatakan, tak ada yang salah dalam penerapan "payment gateway". Menurutnya, jika layanan publik antipungli berbasis teknologi ini bermanfaat dalam sistem pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam pembuatan paspor yang awalnya manual diubah menjadi elektronik.

"Maka dengan berbasis IT, sistem pembayaran pembuatan paspor lebih cepat, mengurangi antrean, lebih transparan, dan nihil pungli," bebernya.

Terkait bahwa aturan ini dinilai kurang sinkron dengan aturan Kementerian Keuangan, Denny menjelaskan jika itu adalah hal yang biasa dalam sebuah inovasi.

Sebagai perintis atau pelopor, kata Denny, seringkali perlu harmonisasi regulasi, termasuk koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Komunikasi dan Informatika, KPK, Bank Indonesia, Ombudsman, BPKP, LKPP, dan BUMN (PT KAI,Telkom, Garuda).

"Koordinasi dengan Kemkeu, melahirkan kesepahaman pelayanan publik perlu diselamatkan, sebelum berjalan baik, ada masa transisi sebagai solusi," lanjutnya.

Sedangkan tentang adanya tambahan biaya pembayaran elektronik sebesar Rp 5.000, menurutnya itu sudah melalui proses beauty contest yang transparan dan tanpa kickback. Biaya demikian dalam transaksi perbankan adalah hal yang biasa terjadi serta wajar.

"Bahkan dalam konteks di Kemkumhan, biaya ini tidak wajib. Artinya, jika pemohon keberatan bisa melakukan pembayaran manual yang gratis sesuai Permenkumham Nomor 18 Tahun 2014. Karena biaya itu atas persetujuan pemohon, tidak wajib, maka tidak dapat dikatakan pungli," tegasnya.

Argumentasi Denny itu juga diperkuat dengan laporan hasil pemeriksaan BPK yang mengakui adanya perbaikan pelayanan publik meski juga menemukan beberapa persoalan teknis.

"Yang pasti tidak ada kerugian negara dan tidak ada pula rekomendasi membawa masalah ini ke penegak hukum. Jadi pembayaran PNBP secara elektronik dalam pembuatan paspor ini seharusnya diakui sebagai inovasi, dan bukan justru dikriminalisasi apalagi dituduh korupsi," tambahnya.

Seperti diberitakan, pemeriksaan Denny pada Jumat nanti itu merupakan yang pertama kalinya dimana penyidik telah melayangkan surat panggilan.

Penyidik menduga ada selisih antara nilai yang seharusnya dan nilai tambahan dari pengurusan paspor. Namun penyidik belum mengetahui berapa nilai selisihnya karena masih didalami.

Hanya saja akumulasi dari pengurusan paspor itu senilai Rp 32 miliar di mana kelebihan uang yang dipungut seharusnya uang itu disimpan di bank penampungan.

Tapi penyidik menemukan jika uang itu mampir dulu di kedua vendor atau bank lain. Hal inilah yang secara ketentuan tidak boleh terjadi meski penyidik tidak berspekulasi siapa yang diuntungkan.

Sampai saat ini sudah 12 orang yang diperiksa sebagai saksi. Salah satunya adalah mantan Menkumham Amir Syamsudin yang diperiksa Bareskrim Selasa (3/3) kemarin.

Usai diperiksa menurut Amir proyek tersebut memang kurang serasi dengan aturan di Kementerian Keuangan.

Laporan ini dibuat oleh Syamsul Rizal pada 10 Februari lalu di mana Denny sebagai terlapor.

Farouk Arnaz

PR