Survei: 86% Rakyat Dukung Hukuman Mati Pengedar Narkoba

Survei: 86% Rakyat Dukung Hukuman Mati Pengedar Narkoba
Tim Direktorat Tindak Pidana (Ditipid) Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap sindikat internasional narkotika, Jumat (20/2). ( Foto: BeritaSatu.com/Priska Sari Pratiwi )
Gusti Lesek / MUT Senin, 27 April 2015 | 11:19 WIB

Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengeluarkan surat perintah untuk eksekusi mati terhadap 10 terpidana mati gelombang kedua. Walau ada penolakan, namun mayoritas rakyat Indonesia atau sebanyak 86 persen ternyata mendukung langkah Presiden Joko Widodo menghukum mati pengedar narkoba.

Mereka beralasan, narkoba telah merusak generasi muda bangsa dan sebagai cara untuk membuat efek jera. Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari kepada pers di Jakarta, Senin (27/4), mengatakan, menanggapi pro dan kontra hukuman mati terhadap pengedar narkoba dan adanya tekanan dari negara asing terkait eksekusi pengedar narkoba, ternyata publik mendukung langkah Presiden Jokowi mengeksekusi mati pengedar narkoba.

Menurut hasil survei nasional Indo Barometer yang diselenggarakan pada tanggal 15-25 Maret 2015, mayoritas publik Indonesia atau sekitar 84,1 persen menyatakan setuju dengan hukuman mati yang diberikan kepada pengedar narkoba.

“Bagi mereka yang setuju, alasan yang banyak diungkap adalah narkoba merusak generasi muda (60,8 persen), dan dapat menyebabkan efek jera (23,7 persen),” kata Qodari.

Sedangkan publik yang tidak setuju, alasan yang banyak diungkap adalah masih ada jenis hukuman lain yang lebih manusiawi (36,2 persen) dan hukuman mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia (28,4 persen). Sebagian besar atau sekitar 84,6 persen masyarakat Indonesia mendukung langkah Presiden Jokowi dalam menerapkan hukuman mati bagi pengedar narkoba. Sedangkan yang tidak mendukung hanya 10,3 persen.

“Mayoritas publik (86,3 persen) menyatakan Presiden Jokowi sebaiknya tetap melanjutkan hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba, meski negara lain akan memutuskan hubungan diplomatik dan menghentikan kerja sama ekonomi dengan Indonesia,” kata Qodari.

Publik juga berpendapat bahwa selain terhadap para pengedar narkoba, hukuman mati juga diterapkan pada jenis kejahatan lain, seperti koruptor (50,3 persen), pembunuhan (16,3 persen), dan kejahatan seksual (4,2 persen).

“Sementara dukungan hukuman mati untuk terorisme hanya 2,3 persen,” katanya.

Berdasarkan data, ke-10 terpidana mati itu adalah Myuran Sukumaran dan Andrew Chan (warga negara Australia), Mary Jane Fiesta Veloso (Filipina), Serge Areski Atlaoui (Prancis), Martin Anderson (Ghana), Zainal Abidin bin Mgs Mahmud Badarudin (WNI), Raheem Agbaje Salami (Nigeria), Rodrigo Gularte (Brasil), Sylvester Obiekwe Nwolise (Nigeria), Okwudili Oyatanze (Nigeria).

Survei Universitas Indonesia
Dalam survei terakhir yang dilakukan Universitas Indonesia (UI) pada 2014, prevalensi atau jumlah pencandu narkotika di Indonesia sekitar empat juta orang. Dari jumlah itu, 1,4 juta pemakai teratur, 1,6 juta baru mencoba memakai, dan 943.000 yang benar-benar pencandu.

Selama ini sebanyak 12.044 orang meninggal per tahun atau 33 orang per hari akibat penyalahgunaan narkotika. Mereka meninggal karena mengonsumsi narkotika dalam porsi berlebihan.

Kerugian pribadi akibat narkotika mencapai Rp 56,1 triliun per tahun dan kerugian sosial Rp 6,9 triliun. Sekitar 25,49 persen korban narkotika adalah wanita. Dari sisi pekerjaan, sekitar 50,34 persen korban adalah pekerja swasta dan pemerintah. Kemudian, 27,32 persen pelajar dan mahasiwa, serta 2,34 persen tidak bekerja.

Sumber: Suara Pembaruan