Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin (tengah) (sumber: Antara)
Partai Golkar belum akan mengambil tindakan terhadap kader mereka, Basuki Tjahya Purnama yang sedang mengumpulkan dukungan warga DKI Jakarta untuk maju sebagai calon gubernur di Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun ini.
Menurut Wasekjen Partai Golkar, Nurul Arifin, Golkar takkan mempermasalahkan tindakan Basuki, yang akrab disapa A Hok, yang sibuk mensosialisasikan niatnya maju sebagai calon.
"Hal itu kan dalam konteks untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Selama dia masih sosialisasi, bagi Golkar tidak ada masalah," kata Nurul, di Jakarta, Kamis (19/1).
Namun ditegaskan, tindakan berbeda akan diambil ketika Golkar memutuskan siapa calon dari partai itu yang akan maju sebagai calon kepala daerah definitif. Pada saat itu, ujar Nurul, ketentuan organisasi akan diberlakukan.
Ketentuan yang dimaksud adalah Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) organisasi Golkar nomor 13. Isinya, kader yang tidak tunduk pada perintah organisasi, dan tetap maju sebagai kandidat calon kepala daerah di luar keputusan DPP Partai Golkar, harus diberi sanksi. Sanksinya adalah, A Hok harus mundur dari jabatan struktural organisasi, dan juga melepaskan kedudukannya sebagai anggota DPR.
"Jadi prinsipnya, saat ini semua calon yang mau maju, boleh saja sosialisasi. Namun pada saat keputusan partai keluar, dia harus tunduk pada keputusan tersebut," tandas Nurul.
Sebelumnya, A Hok sempat mengkritik langkah partainya itu, dengan menyatakan bahwa sistem demikian justru akan membahayakan Golkar sendiri, karena akan cenderung dihujat. Seharusnya, menurut A Hok, Golkar mau mendukung kader yang demikian, karena kerjanya pasti ujung-ujungnya akan meningkatkan suara di pemilu mendatang.
A Hok sendiri mengakui, dirinya menjadi salah satu kader partai yang sedang bekerja mengumpulkan tandatangan warga DKI Jakarta. Diakuinya, sudah ratusan ribu tandatangan serta KTP yang dikumpulkannya, demi maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta.
"Modal saya maju adalah rekam jejak saya. Rakyat membutuhkan karakter teruji. Kalau Anda muak dengan sistem di Jakarta, muak (dengan) siapa pun, maka berikan saja saya tiket maju berupa KTP," ujar A Hok sambil mempromosikan dirinya.
