Illustrasi Indosat IM2
Lima pejabat Kemenkominfo dimintai keterangan oleh Kejati Jabar terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan jaringan 3G PT IM2.

"Kami hanya dimintai keterangan. Tidak di (catat dalam) BAP (Berita Acara Pemeriksaan)," kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S Dewa Broto, di Jakarta, hari ini.

Adapun pejabat yang dimintai keterangan ialah Gatot S Dewa Broto selaku Kepala Bagian Umum dan Humas Ditjen Postel ketika seleksi penyelenggara layanan 3G berlangsung pada awal tahun 2006. Dia dimintai keterangan pada 25 Oktober 2011.

Kemudian pada 1 November 2011 dipanggil tiga pejabat lainnya yakni Sekjen Kementeriaan Kominfo Basuki Yusuf Iskandar selaku Ketua Tim Seleksi Penyelenggaraan Layanan 3G tahun 2006, Direktur Pengendalian Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Posa dan Informatika (SDPPI) Tulus Rahardjo selaku Wakil Ketua Tim Seleksi Penyelenggaraan Layanan 3G tahun 2006 dan Kasubdit Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat Denny Setiawan selaku Sekretaris Tim Seleksi Penyelenggaraan Layanan 3G tahun 2006.

Serta pada 2 November 2011, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat meminta keterangan Kepala Bagian Hukum Ditjen SDPPI Bertiana Sari.

Gatot mengatakan materi pertanyaan seputar regulasi telekomunikasi dan frekuensi radio, proses seleksi   penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2.1 GHz (yang dikenal dengan layanan 3 G), pemenang seleksi dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, serta mekanisme pengawasannya.

"Sampai sekarang belum ada pemanggilan untuk pemeriksaan di Kejaksaan Agung," katanya.

Kasus ini bermula dari laporan Lembaga swadaya masyarakat Konsumen Telekomunikasi Indonesia (KTI) yang mengadukan Indosat dan IM2 ke Kejati Jawa Barat.  Perkara itu kemudian diambil alih oleh Kejaksaan Agung dengan pertimbangan dugaan lokasi terjadinya tindak pidana tidak hanya di Jawa Barat.

Kejaksaan Agung kemudian telah menetapkan Indar Atmanto eks Direktur Utama IM2 sebagai tersangka dalam kasus ini. Dia dijerat pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

IM2 diduga tidak berhak menggunakan jaringan 3G karena tidak pernah mengikuti seleksi pelelangan pita jaringan bergerak seluler pada frekuensi 2.1 GHz. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 3,8 triliun.

Penulis: