Sejumlah aktivis LBH Jakarta mengenakan topeng mirip terdakwa kasus dugaan penggelapan pajak, Gayus Tambunan di PN Jakarta Selatan, 15 November 2010.
Investasi pemerintah menjadi sektor yang paling rawan korupsi sepanjang 2011.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai modus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2011 hingga tahun 2012, masih cenderung didominasi modus-modus primitif,  yang mudah terlacak oleh auditor negara atau ditelusuri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Praktek korupsi kita sebenarnya masih primitif dan praktek yang gampang dilacak auditor," kata Danang Widoyoko, Koordinator ICW, di kantornya di kawasan Kalibata, hari ini.

Berdasarkan hasil penelitian ICW, modus korupsi berupa penggelapan merupakan praktek yang paling sering terjadi dan paling merugikan negara.

Sedangkan investasi pemerintah menjadi sektor yang paling rawan korupsi sepanjang 2011.

Sepanjang 2011, ICW mencatat sejumlah tren modus kasus korupsi yang dikategorikan bukan praktek canggih.

Kerugian negara pada 2011 yang dicatat ICW dipuncaki oleh praktek penggelapan yang merugikan negara hingga Rp 1,232 triliun.

Lalu diikuti oleh Proyek perjalanan Rp 446,5 miliar; Penyalahgunaan dan penyelewengan Rp 181,1 miliar; Mark up Rp 171,5 miliar; Mark down Rp 66,4 miliar; Pungutan liar dan pemotongan biaya Rp 16,6 miliar; Penyalahgunaan wewenang Rp 9,5 miliar; Penyuapan Rp 5 miliar, dan Gratifikasi Rp 1,5 miliar.

"Modus yang paling banyak penggelapan dan perjalanan serta proyek fiktif," kata Danang

Sementara tren korupsi tahun 2011 yang dicatat ICW menurut sektor serta kerugian negaranya, dipuncaki oleh investasi pemerintah yang merugikan negara hingga Rp 469 miliar.

Lalu diikuti oleh Keuangan daerah Rp 417,4 miliar; Sosial Kemasyarakatan Rp 299 miliar; Perbankan Rp 221,2 miliar; Pendidikan Rp 97,7 miliar; Pengairan atau irigasi Rp 92,1 miliar;Transportasi Rp 88,7 miliar; Perpajakan Rp 70,4 miliar; Energi Listrik Rp 70.0 miliar; serta Pilkada, legislasi Rp 47,7 miliar.

Penulis: