Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, setelah membuka acara jalan pagi sehat di Pontianak, Kalimantan Tengah (29/1).
"Karena itulah kita harus benar-benar mewaspadai, mengantisipasi dan mengelola dengan cermat. Jangan sampai meledak dimana-mana."

Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai berbagai potensi konflik yang mungkin melanda Indonesia beberapa saat ke depan.

Apabila potensi konflik tak diatasi, menurut Anas, maka Indonesia tak akan bisa memanfaatkan momentum emas pasca dinaikkannya rating Indonesia menjadi layak investasi dalam peringkat investasi Moody's dan Fitch Ratings Indonesia.

"Karena itulah kita harus benar-benar mewaspadai, mengantisipasi dan mengelola dengan cermat. Jangan sampai meledak dimana-mana," kata Anas dalam keterangan persnya di Jakarta, hari ini.

Menurutnya, setidaknya ada lima potensi konflik yang bisa meledak dalam waktu dekat.

Pertama, konflik agraria yang terkait dengan perkebunan dan pertambangan.

Anas mengatakan kasus Mesuji dan Bima adalah contoh yang nyata, namun potensi konflik agraria ini tersebar di banyak tempat dan banyak daerah di Indonesia.

"Solusinya, program reforma agraria harus dijalankan dengam konsisten dan diakselerasi," kata bekas Ketua HMI itu.

Kedua, konflik perburuhan dengan contoh kasus di Bekasi yang untungnya solusi dan kesepakatan dengan para pengusaha bisa ditemukan.

Walau menjadi contoh adanya solusi, Anas menyatakan potensi sengketa sejenis antara buruh dan pengusaha juga ada di daerah-daerah lain.

"Karena itu, iklim industrial dan relasi buruh-pengusaha harus terus diperbaiki dengan asas kesejahteraan buruh dan kelangsungan bisnis yang sehat," kata bekas Anggota KPU itu.

Ketiga, konflik yang bertendensi suku, agama, rasa, dan antargolongan (SARA) sebagai konsekuensi sebagai bangsa yang majemuk. Contohnya adalah kasus Ahmadiyah dan GKI Yasmin.

"Tradisi pluralisme dan semangat hidup harmoni dalam perbedaan harus terus ditanamkan. Termasuk kepatuhan pada ketentuan dan putusan hukum, jika ada masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat," tutur Anas.

Keempat, konflik yang muncul akibat kemiskinan dan pengangguran.

Menurut Anas, konflik yang bertendensi "kelas" ini bisa berbahaya.

"Kewaspadaan dan antisipasi terhadap soal ini harus sangat serius. Di samping kerja keras Pemerintah dan semua pihak untuk terus menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dengan program-program pro-rakyat," beber Anas.

Kelima, konflik politik yang muncul sebagai residu dari kompetisi politik, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Anas menyontohkan residu politik Pemilukada yang terbukti menjadi masalah serius.

"Hal ini kadangkala dipicu oleh penyelenggaraan Pemilukada yang kurang baik dan ketidakdewasaan elit dalam menyikapi proses dan hasil pemilukada," kata Anas.

Kompleks dan Bertumpuk
Anas tak menolak bila masalah-masalah itu muncul akibat begitu kompleks dan bertumpuknya permasalahan bangsa sejak lama.

Dengan kata lain, Anas hendak menekankan bahwa terjadinya potensi konflik itu bukan semata kesalahan Pemerintahan SBY-Boediono.

Pemerintahan saat ini justru mengubah orientasi pembangunan nasional yang pro pertumbuhan, lapangan kerja, orang miskin dan kelestarian lingkungan.

"Mari kita jawab tantangan ini, pemerintah, Parpol, pengusaha dan masyarakat biasa, untuk menjaga kestabilan dan keamanan demi kehidupan yang lebih baik," kata Anas.

Penulis: