Mendagri Gamawan Fauzi (kiri) memantau proses pembuatan ktp elektronik (e-ktp) di Kec. Tikala, Manado, Sulawesi Utara, Rabu (30/11)
Masing-masing kota hanya diberikan dua alat saja, padahal tiap daerah memiliki kepadatan penduduk yang berbeda-beda.

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengakui kekurangan kebijakan dalam pelaksanaan e-KTP sehingga penyelesaian tahap pertama menemui kendala.

Antara lain yang menjadi kekurangan Kemendagri adalah pembedaan kuota alat pembuat e-KTP di tiap kabupaten atau kota.

Masing-masing kota hanya diberikan dua alat saja, padahal tiap daerah memiliki kepadatan penduduk yang berbeda-beda. 

"Saya akui kesalahan kementerian dalam negeri, misalnya di kota besar alat tidak cukup sementara di tempat kecil alat berlebihan, karena dulu kami tetapkan satu tempat dua alat saja," kata Gamawan, di gedung DPR, Senayan, seusai rapat dengan Komisi II DPR, hari ini.

Kementerian sudah melakukan evaluasi sebelumnya dan diketahui bahwa untuk pelaksanaan e KTP ini masih terdapat kekurangan hingga 2.800 alat.

Kementerian sudah meminjam 1.800 alat tersebut dari konsorsium, yang disebut akan segera memenuhi kekurangan jumlah tersebut.

"Kami pinjam alat sekitar 1.800 dari konsorsium, memang kelemahan ada di situ awalnya," kata Gamawan.

Tetap Optimis
Gamawan tetap optimis pengadaan e-KTP untuk 497 kabupaten kota ini akan berhasil.

Namun, karena pada tahun program  2011, pemasangan sistem dan pengiriman barang dan alat ke seluruh Indonesia baru dilakukan pada bulan Oktober, maka sampai akhir 2011 baru sekitar 63 persen dari 197 kabupaten/kota yang program e-KTP-nya rampung.

Beberapa daerah ada yang sudah 100 persen program e-KTP nya sudah rampung, antara lain, Mojokerto, Bangka tengah, Belitung Timur, Lahat, Bintan, Bangka Barat dan Solok.

"Ya optimis, karena yang pada 2011 kan sekarang sudah 63 persen dari target itu hanya dalam waktu dua setengah bulan lho," kata Gamawan.

Penulis: