Ketua Umum PP MUhammadiyah, Din Syamsuddin
Salah satu alasan karena dipenuhinya syahwat politik dan kepentingan luar yang mewarnai amandeman UUD 1945 saat amandemen pada 1999, 2000, 2001, maupun 2002.

Meskipun sudah mengalami amandemen sebanyak empat kali, UUD 1945 ternyata dinilai masih perlu diamandemen lagi.

Dalam pekan Konstitusi "UUD 1945, Amandemen dan Masa Depan Bangsa" yang  digelar di Jakarta, hari ini, beberapa tokoh menjelaskan beberapa alasan perlunya amandemen UUD 1945 tersebut dilakukan lagi.
 
Din Syamsuddin, misalnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah ini, mengatakan sangat mendukung penuh agar UUD 1945 segera diamandemen.
 
Ada satu alasan yang diungkapkan oleh Din terkait perlunya amandemen UUD 1945 tersebut dilakukan, yaitu dipenuhinya syahwat politik dan kepentingan luar yang mewarnai amandeman UUD 1945 baik amandemen pada tahun 1999, 2000, 2001 maupun 2002.
 
"Maaf kalau boleh gunakan istilah, amandemen yang lalu memang sangat  didorong nafsu syahwat politik dari euforia reformasi dan kepentingan  dari luar sehingga  buah konstitusi dan proses demokrasi yang dihasilkan  menjadi tidak Indonesiawi," kata Din.

Din menyebut hilangnya keberadaan utusan golongan di MPR sebagai salah satu contohnya.

"Mengacu pada sila ke-4, pendiri bangsa kita sangat bijaksana memberikan peluang bagi utusan golongan agar elemen masyarakat yang belum salurkan aspirasinya ke Parpol bisa menyalurkannya melalui mereka, ketika itu dihilangkan menimbulkan risiko Golput dalam Pemilu, termasuk Ormas, LSM kelompok adat, dan kelompok profesional lain bisa tertampung, dulu itu tertampung makanya dengan dibatasi hanya dari parpol itu menjadi demokratis dan unhistoris dan tidak sesuai dengan kosep kebudayaan  indonesia," papar Din.

Gubernur Yogyakarta Sri Sultan hamengkubuwono X mengungkapkan, amandemen UUD 1945 memang merupakan sebuah keniscayaan, karena tidak ada hukum buatan manusia yang sepurna.
 
"Sejak awal UUD 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945 yang lalu, Bung Karno juga telah mengingatkan bahwa UUD 1945 itu masih bersifat sementara,"  ujar Raja Yogyakarta itu.

Sultan sendiri masih melihat adanya beberapa kelemahan dalam amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan beberapa tahun silam.

Kelemahan itu diantaranya terkait dengan keberadaan MPR, DPD dan otonomi daerah.
 
Menurut Sultan, paska amandemen ke tiga tahun 2001 lalu, keberadaan MPR seolah mau dihabisi.
 
"Munculnya unsur DPD dalam MPR juga diterima setengah hati, mereka (DPD)  sudah lahir tapi belum hidup. Dengan segala kekurangannya juga,  keberadaan MPR juga kelihatan seperti asesori saja dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, ini memalukan, tidak sehat bagi  perjalanan negeri ke depan," kata Sultan.
 
Sultan karena itu berharap, jika amandemen UUD 1945 jadi dilakukan, keberadaan, peran dan fungsi MPR bisa dikuatkan kembali.
 
Tidak Ubah Pembukaan
Sementara itu bekas Presiden Megawati Sukarnoputri, meminta bila amandemen terhadap UUD 1945 jadi dilakukan, harus dilakukan secara berhati- hati.
 
Mega berpesan agar amandemen yang dilakukan nantinya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.

Menurutnya, Pembukaan UUD 1945 adalah ruh dari UUD 1945.
 
"Selain itu Pasal yang sangat prinsipil sebagai penerjemahan Pancasila seperti, Pasal 27, 28, 29, 31, 33 dan 34 harus bersifat tetap," kata Megawati, dalam pendapat tertulisnya yang dibacakan Tjahjo Kumolo,  Sekjen PDIP.

Penulis: