Kuntoro Mangkusubroto
Dikukuhkan lewat Inpres baru yang menambah prioritas pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan oleh lembaga setingkat menteri itu.

Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mendapatkan penguatan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2012 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Perpres ini adalah perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2009 tentang UKP4.

Di dalam Perpres baru ini terdapat penambahan prioritas pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan oleh lembaga setingkat menteri yang dikepalai oleh Kuntoro Mangkusubroto ini.

Berdasarkan rilis dari situs Sekertaris Kabinet, setkab.go.id, Perpres ini menegaskan fungsi UKP4 adalah untuk membantu Presiden dalam pengendalian 15 program prioritas unggulan.

Program tersebut yaitu 1. Pencegahan dan pemberantasan mafia hukum; 2. Revitalisasi industri pertahanan; 3. Penanggulangan terorisme; 4. Peningkatan daya listrik dan jangkauannya; 5. Peningkatan produksi dan ketahanan pangan; 6. Revitalisasi industri pupuk dan industri gula; 7. Penyempurnaan peraturan dan informasi pertanahan, sumber daya alam dan tata ruang; 8. Pembangunan infrastruktur; 9. Penyediaan dana penjamin untuk Kredit Usaha Kecil, Menengah dan Usaha Mikro (KUKM); 10. Peningkatan efektivitas skema pembiayaan dan peningkatkan investasi; 11. Penguatan kontribusi Indonesia dalam isu perubahan iklim, global, lingkungan, dan usaha persiapannya; 12. Reformasi kesehatan masyarakat; 13. Penyelarasan program antara bidang pendidikan dan dunia kerja; 14. Kesiapan upaya penanggulangan bencana; dan 15. Peningkatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

"Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UKP4 mendapatkan informasi dan dukungan teknis dari Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pemda, dan pihak lain yang terkait," bunyi Pasal 5 Ayat b. Perpres No. 10/2012 itu.

Masa tugas Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum tidak diperpanjang setelah dua tahun berakhir bulan Desember 2011.

Tugas Satgas PMH dilebur menjadi bagian dari tugas dan fungsi UKP4 yang sama-sama dikepalai oleh Kuntoro Mangkusubroto.

UKP4 bertugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan unsur dan tata cara pengendalian pelaksanaan program, pembenahan sistem, pemantauan kemajuan, analisa kebijakan, dan mengusulkan langkah untuk memperlancar program.

Perpres ini juga memberikan peluang UKP4 untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam menerima saran dan keluhan masyarakat.

Terkait dengan peningkatan fungsi dan tugas itu, Perpres juga memperluas organisasi UKP4 dari empat deputi menjadi enam deputi.

Sementara di jajaran Tenaga Profesional, yang sebelumnya terdiri atas masing-masing 16 orang Asisten Ahli, Asisten, Asisten Muda, dan  Tenaga Terampil, dalam Perpres No. 10/2012 berubah menjadi paling banyak 15 orang  Asisten Ahli, 30 (tiga puluh) orang Asisten, 20 (dua puluh) Asisten Muda, dan 15 (lima belas) orang Tenaga Terampil.

"Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UKP4 dapat membentuk tim khusus dan gugus tugas (task force) untuk penanganan masalah tertentu," bunyi Pasal 8 Ayat 3 PP No. 10/2012 itu.

Penulis: