Ilustrasi--- Truk-truk pengangkut kayu gelondongan hasil penebangan hutan tanaman industri di Kampar, Riau
LSM Greenomics mendukung penentuan tata batas areal konsesi hutan sebelum dikeluarkan izin oleh pemerintah.

Di samping itu mereka mendorong pemerintah untuk bisa menindak tegas perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan tata batas.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi, saat dihubungi Beritasatu.com, Selasa (31/1).

Kementerian Kehutanan menyampaikan akan merevisi Permenhut No P.50/2010 tentang Tata cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja pada IUPHKK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu).

Perubahan itu akan memasukkan kewajiban tata batas dilakukan oleh pengusaha hak penguasaan hutan (HPH) dan hutan tanaman industri (HTI) sebelum mereka mendapatkan izin usaha.

Hal ini dilakukan untuk meredam konflik lahan yang marak terjadi antara masyarakat dengan pengusaha.

"Kalau ditaruh di awal, memang bagus. Sebelum ditunjukkan tata batas, maka tidak akan diberi izin. Masalahnya, tidak semua pengusaha HPH dan HTI melakukan itu (tata batas). Kalau tata batas kawasan hutan dilakukan oleh Kemenhut, itu untuk seluruh kawasan hutan. Tetapi, tata batas areal konsesi, itu dilakukan oleh pengusaha HPH dan HTI. Banyak yang tidak lakukan ini," jelas Elfian.

Kelemahan dari penetapan tata batas, diungkapkan Elfian, karena tidak ada patok batas di lapangan dan hanya berdasarkan titik koordinat.

"Saat dikeluarkan izin, mereka akan dapat peta working area yang memuat titik koordinat, harusnya di lapangan ada tapaknya, buat patok batas-batas. Sayangnya tidak dilakukan sehingga banyak tumpang tindih, misalnya antara kebun, tambang, atau HPH dan HTI," bebernya.

Elfian menerangkan, sebenarnya Kemenhut bisa lebih tegas mencabut izin usaha pengusaha HPH atau HTI jika mereka tidak melakukan tata batas.

"Bekukan saja izinnya, tetapi ini tidak pernah dilakukan oleh Kemenhut."

Merujuk pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru sekitar lima persen kawasan hutan di Indonesia yang berhasil ditetapkan tata batas.

"Ada sekitar 34 juta hektare berada di genggaman HTI dan HPH yang tidak semuanya lakukan tata batas. Kalau pun mau diberlakukan yang baru, mungkin akan berlaku pada areal enam juta hektare, ekspansi pemerintah untuk areal HTI dan HPH tahun ini. Jadi, kalau dibandingkan dengan enam juta, 34 juta kan cukup besar dan cukup bagus apabila bisa ada penegakan hukum," tambah Elfian.

Penulis: