Letjen Mulyono Resmi Jabat Kasad

Letjen Mulyono Resmi Jabat Kasad
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal TNI Mulyono (tengah) berjabat tangan dengan KSAU Marsekal TNI Agus Supriatna (kanan) dan KSAL Laksamana TNI Edi Supandi (kiri) usai pelantikan KSAD oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 15 Juli 2015. ( Foto: Antara/Yudhi Mahatma )
Yeremia Sukoyo / JAS Rabu, 15 Juli 2015 | 16:35 WIB

Jakarta - Letnan Jenderal (Letjen) TNI Mulyono secara resmi menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang kini menjadi Panglima TNI.

Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kasad digelar di lapangan apel Mabes TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (15/7).

Letjen Mulyono sebelumnya menjabat sebagai Pangkostrad sejak 5 September 2014 dan merupakan lulusan Akabri angkatan 1983.

Pria kelahiran Boyolali, 12 Januari 1961 tersebut pernah menjabat Wakil Dankodiklat TNI AD pada 2012-2013 dan Pangdam Jaya pada tahun 2014.

Kasad Letjen TNI Mulyono, berjanji akan melanjutkan ‎dan meneruskan pencapaian yang sudah dilakukan Kasad sebelumnya. Termasuk, meningkatkan profesionalisme prajurit.

"Saya akan melanjutkan apa yang sudah beliau lakukan (Jenderal TNI Gatot). Termasuk meningkatkan Profesionalisme prajurit," kata kasad Mulyono, sesaat setelah sertijab.

Dijelaskan, saat ini ancaman juga sudah mengarah kepada ancaman proxy, baik itu yang dilakukan di luar maupun di dalam. Artinya, ancaman sudah bergeser yang tidak lagi bersifat tradisional.

Panglima TNI Jenderal (TNI) Gatot Nurmantyo menjelaskan, Kasad juga memiliki kewajiban dalam menjaga kedaulatan serta melindungi tumpah darah Indonesia.

"‎Kasad harus mampu membaca dan menganalisis perkembangan lingkungan strategis. Kecepatan dan ketepatan akurasi menjadi kata kunci, sehingga memunculkan keputusan yang rasional," kata Panglima TNI.

Diingatkan, ‎upaya mengatasi ancaman tidak sederhana. Sangat diperlukan upaya komprehensif dan tentunya harus disikapi dengan bijak.

Kasad, menurutnya juga tetap harus mengikuti arah kebijakan TNI. Yaitu‎ peningkatan kemampuan operasional secara terpadu ‎karena ada kecenderungan ancaman yang berkembang cukup cepat.

Kemudian juga ‎peningkatan kemampuan operasional yang dilakukan dengan negara-negara sahabat, meningkatkan profesionalisme dan disiplin prajurit, termasuk peningkatan kesejahteraan prajurit serta loyalitas.

Selanjutnya menciptakan prajurit TNI yang manunggal serta  membangun hubungan kelembagaan, antara TNI-Polri dan TNI dan lembaga non-kementerian.

"Dalam kaitan kebijakan itu, TNI AD harus mampu berpedoman pada tiga kebijakan tersebut," ujar Panglima.

Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE