Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas (tengah) didampingi pimpinan KPK Haryono Umar (kanan) dan Bibit Samad Rianto menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (31/1).
Forum resmi lewat raker maupun RDP dengan Komisi III DPR.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bahruddin Nasori mengingatkan, semua pihak agar tidak sembarangan menemui pimpinan KPK agar tak memunculkan dugaan adanya intervensi.

Bahruddin menjelaskan, sebenarnya sudah ada forum resmi untuk  berkomunikasi dengan KPK melalui rapat kerja maupun rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum.

Seharusnya, menurut dia, forum itu yang dimaksimalkan untuk mengkomunikasikan segala sesuatu yang terkait dengan kinerja KPK. "Kalau ada yang mau disampaikan, ya di forum resmi saja," kata Bahruddin, di Gedung DPR, Jakarta, hari ini.

Bila ada politisi maupun masyarakat yang terafiliasi dengan parpol tertentu yang ingin menyampaikan sesuatu kepada KPK, kata Bahruddin, bisa dilakukan melalui forum di Komisi III itu juga.

Sebagai contoh, adalah pengakuan terbaru politisi Partai Gerindra Permadi, yang mengaku bahwa dirinya sudah bertemu dengan Ketua KPK Abraham Samad, secara tertutup untuk membicarakan isu perpecahan di internal petinggi lembaga itu.

Permadi menyampaikan substansi pertemuan itu di hadapan publik melalui salah satu acara dengan rating tinggi di salah satu stasiun televisi nasional.

Abraham sendiri tidak hadir dalam acara itu untuk mengonfirmasi kebenaran isu perpecahan di tubuh KPK itu.

"Permadi kan kader Partai Gerindra, dan mereka memiliki anggota atau perwakilan di Komisi III. Kalau ada masalah, seharusnya bisa menitip pertanyaan di mereka, tidak perlu datang ke KPK," kata Bahruddin.

Menurut dia, bila pola yang sekarang terjadi dilanjutkan di mana banyak politisi dan anggota DPR yang menemui KPK secara diam-diam, dikhawatirkan KPK akan terkooptasi kepentingan tertentu.

Padahal, lanjutnya, KPK dibentuk sebagai sebuah lembaga independen melalui UU yang tidak boleh dikooptasi kepentingan politik siapapun juga.

"Memang parpol melalui wakilnya di DPR yang memilih anggota KPK. Tapi bukan berarti kita bisa mengkooptasi KPK. Semua orang harus menjaga KPK juga sebagai konsekuensi kepentingan kita memberantas korupsi," tegas Bahruddin.

Sebelumnya, walau menuai pujian akibat penetapan status Angelina Sondakh sebagai tersangka kasus Wisma Atlet, KPK juga dikritisi karena menerima manuver sejumlah politisi dan anggota DPR belakangan ini tanpa tujuan jelas.

Menurut anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Sudding dia merasa agak aneh dengan kedatangan sejumlah politisi ke gedung KPK belakangan ini. Dia mencurigai ada niatan mengintervensi kerja penyelidikan KPK.

Misalnya, kedatangan Ketua DPR Marzuki Alie ke Gedung KPK Jaksel, pada 20 Januari 2012, bersama dengan Sekjen DPR Nining Indra Saleh. Kedatangan itu bertepatan dengan memanasnya isu dugaan mark up dan korupsi pada proyek pembangunan ruang  Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Lalu sejumlah anggota Komisi III DPR juga mendatangi KPK pada Jumat (3/2). Mereka adalah Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar, Trimedya Panjaitan dari PDIP, Nasir Djamil dari PKS, dan Ahmad Yani dari PPP.

Partai-partai itu sendiri sedang resah karena sejumlah kadernya sedang diincar KPK. Kader Golkar dan PDI Perjuangan terkait kasus suap travel cek dalam pemilihan deputi gubernur BI, dan  kader PKS diincar dalam kasus suap dana PPID. Para anggota DPR itu mengaku datang untuk mendorong KPK menyelesaikan kasus Bank Century.

Di sisi lain, KPK sendiri dinilai lamban menangani dugaan keterlibatan sejumlah anggota DPR dalam kasus korupsi. Misalnya kasus dana PPID Kemenakertrans, di mana anggota DPR dari PKS Tamsil Linrung belum disentuh walau sudah disebut keberadaannya.

Selain itu, KPK juga baru menetapkan mantan Sekjen Kementerian Luar Negeri Sudjadnan Parnohadiningrat dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan sejumlah seminar di Kementerian itu pada 2004-2005.

Taksiran kerugian negara dalam perkara itu mencapai Rp18 milliar. Sementara event organizer yang melaksanakan seminar-seminar itu diduga adalah pasangan suami istri anggota DPR Iqbal Alan Abdullah dari Fraksi Hanura dan Evita Nursanty dari F-PDIP. Namun KPK belum berani menetapkan keduanya sebagai tersangka.

Penulis: