Masyarakat Dayak di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, memenuhi bandar udara untuk menolak kehadiran FPI di Bumi Tambun Bingai tersebut.
"Kami khawatir keberadaan FPI membuat masyarakat tidak tenang, sebab selama ini organisasi tersebut sudah banyak melakukan kegiatan yang sering membuat keresahan. "

Anggota DPR, Akbar Faisal, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengambil kebijakan soal rencana pembentukan pengurus Front Pembela Islam (FPI) di daerah tersebut.

"Kalau misalnya masyarakat sudah menyatakan menolak, perlu ada kebijakan dari pemerintah, dan dijelaskan bahwa kebijakan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima semua komponen," kata Faisal di Palangka Raya, hari ini.

Salah satu tindakan yang bisa dilakukan Pemda secara cepat adalah menunda pembentukan FPI, dan bahkan mungkin dibatalkan.

"Saya berharap, masalah ini dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Jangan sampai aksi unjuk rasa yang telah dilaksanakan warga Dayak terus meluas," kata Akbar.

Nyaris Dihakimi Massa
Akbar nyaris dihakimi warga di Bandara Tjilik Riwut karena berusaha berkomunikasi mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas aksi warga yang menduduki apront bandara Tjilik Riwut, hingga mengganggu aktivitas penerbangan pesawat.

"Insiden itu hanya karena dikira warga Dayak saya mendukung pembentukan Front Pembela Islam (FPI). Padahal saya mau pulang ke Jakarta, setelah Jumat (10/2) menghadiri acara di Kantor Gubernur Kalteng," kata Akbar.

Aksi Penolakan FPI
Hari ini, ribuan orang Suku Dayak melakukan aksi unjuk rasa di bundaran Besar, di Palangka Raya.

Aksi unjuk rasa itu tidak hanya berlangsung di bundaran Besar, tapi juga di bandara Tjilik Riwut dengan tujuan menolak kehadiran pendiri FPI Habib Rizieq yang akan mengadakan tablig akbar di daerah tersebut.

Aksi unjuk rasa yang dilaksanakan di bandara Tjilik Riwut mengundang perhatian masyarakat yang hendak bepergian menggunakan pesawat.

Sebab, aksi ribuan massa tersebut terus meluas, setelah konvoi dan mengepung bandara Tjilik Riwut Sabtu pagi juga mengepung rumah Habib Muhri di Jalan Meranti dan membakar tenda tempat rencana pelantikan Pengurus FPI Kalteng.

Sebagian massa juga ada yang mengepung rumah dinas Wali Kota Palangka Raya, meskipun Wali Kota Palangka Raya, HM Riban Satia, sedang bertugas di luar kota.

Meski situasi sempat memanas di Kota Palangka Raya, namun masih sangat kondusif dan dapat dikendalikan dengan baik oleh aparat kepolisian, dan para penetua adat suku Dayak.

Kepala Polda Kalteng, Brigjen Pol Damianus Jackie, dan Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang, ikut turun menenangkan suku Dayak di Bandara Tjilik Riwut yang sejak kemarin melakukan aksi penolakan terhadap FPI.

Suara Suku Dayak
Wakil Ketua Dewan Adat Dayak (Kalteng), Lucas Tingkes, mengatakan, pihaknya telah mengirim surat kepada Kepolisian Daerah (Polda) Kalteng agar melarang pembentukan FPI.

"Kami khawatir keberadaan FPI membuat masyarakat tidak tenang, sebab selama ini organisasi tersebut sudah banyak melakukan kegiatan yang sering membuat keresahan. Sedangkan selama ini kerukunan beragama di Kalteng sangat kondusif," kata Lucas.

Lucas meminta kepolisian tidak memberi izin dan membatalkan rencana pelantikan pengurus FPI di Kalteng, sebab Kalteng yang selama ini menjaga keharmonisan serta kerukunan antarumat beragama, tidak ingin keadaan tersebut dirusak dengan hadirnya FPI.

Sementara itu, Ketua Gerakan Pemuda Dayak Indonesia Kalimantan Tengah (GPDI-KT), Yansen A Binti, mengatakan tidak memerlukan FPI, sebab sudah ada organisasi antarumat beragama, yakni Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).

"Semua organisasi tersebut tujuannya untuk memelihara serta menjaga kerukunan hubungan antarumat beragama di Kalteng. Jadi untuk apalagi ada FPI yang selama ini pada pemberitaan selalu melakukan aksi anarkis dalam mengambil keputusan," kata Yansen.

Penulis: