Petugas keamanan KPK  berjaga di pintu masuk rumah tahanan  khusus untuk narapidana korupsi di gedung bawah tanah gedung KPK, Jakarta, rutan yang dibangun di lantai bawah tanah gedung KPK ini nantinya akan terdiri atas ruang penahanan bagi para koruptor dan safe house bagi whistle blower atau justice collaborator yang terancam keselamatannya.FOTO : Joanito De Saojoao/SUARA PEMBARUAN
Hampir semua profesi bukan hanya politisi, polisi, jaksa, bahkan guru besar, doktor pun sudah tercemar dan ramai- ramai cari uang dengan cara yang salah.

Pakar Komunikasi Politik, Tjipta Lesmana mengatakan maraknya kasus korupsi dan kerusakan moral dalam sepuluh tahun terakhir dipicu amandemen UUD 1945 yang terlalu liberal sehingga mendorong perilaku materialistis.

"Gara-gara perubahan radikal sistem politik dan ekonomi akibat amandemen,  perilaku masyarakat berubah menjadi materialistis, uang menjadi acuan pertama, semua tolak ukurnya materi," kata Tjipta dalam Dialog Anak Bangsa bagi Negeri bertajuk "Siapa Dicari, Siapa Ditangkap" di Jakarta, hari ini.

Menurut Tjipta, amandemen UUD 1945 dinilai telah gagal dan mengakibatkan sistem di Indonesia menjadi sangat liberal. Tingkat keliberalannya kata Tjipta, bahkan jauh melebihi Amerika.

"Hampir semua profesi bukan hanya politisi, polisi, jaksa, bahkan guru besar, doktor pun sudah tercemar dan ramai- ramai cari uang dengan cara yang salah," kata Tjipta.

Tjipta mengatakan, untuk memberantas korupsi dibutuhkan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pemimpin negara.

"Faktor kunci pemberantasan korupsi adalah top leader, China berhasil mengurangi korupsi karena komitmen keras top leader-nya, bukan hanya bicara. Kalau saya presiden, saya akan mencontoh China langsung tembak koruptor supaya ada efek jera," kata Tjipta.


Penulis: