Ketua Poksi Komisi VII PDI Perjuangan Daryatmo Mardiyanto
Subsidi BBM sebenarnya sudah dinikmati oleh masyarakat kalangan menengah ke bawa.

Pemerintah dinilai sedang berusaha menutupi keterpurukan citranya melalui pemberian kompensasi penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam program-program bantuan langsung tunai (BLT).

Demikian benang merah diskusi soal mengkritisi rencana kenaikan harga BBM yang dilangsungkan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/3).

Daryatmo Mardiyanto, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) VII PDI Perjuangan, menyatakan dengan mudah bisa ditebak pemerintah sedang berusaha menutupi keterpurukan citranya, seperti ditunjukkan dari hasil survei, melalui program kompensasi penaikan harga BBM.

"Ini pencitraan saja, seakan-akan pemerintah telah berbuat baik kepada masyarakat," kata Daryatmo.

Padahal, urai dia, yang terjadi sebenarnya pemerintah sedang 'memaksa' masyarakat secara keseluruhan untuk menyumbang lebih pendapatannya kepada negara melalui penaikan harga BBM.

"Sebab beban yang sebenarnya harus ditanggung negara dalam postur APBN ditanggung oleh berkurangnya subsidi dimaksud."

Seandainya pemerintah memang berniat melindungi masyarakat sesuai dengan UUD 1945, lanjut dia, seharusnya yang dipertahankan adalah subsidi BBM dan menjual harga BBM murah.

"Fungsi subsidi aslinya adalah untuk menunjukkan peran negara. Maksudnya, instrumen yang sebenarnya bagi negara untuk melindungi rakyat ada dalam bentuk subsidi itu, bukan kompensasi atas kenaikan BBM," tandas dia.

Pada kesempatan itu, dia juga menjelaskan tidak benar subsidi sebagai faktor yang menjadi beban bagi APBN.

Pasalnya, beban subsidi BBM di APBN hanya sekitar 8% dari total anggaran, yang nilainya hampir setara dengan pembayaran utang luar negeri.

Sebaliknya, menurut Daryatmo, yang paling besar menjebol anggaran negara justru belanja birokrasi untuk gaji pegawai dan operasional aparat pemerintah yang besarnya mencapai 51,4% dari total anggaran.

Dia juga menjelaskan tidak benar bila pemerintah menyatakan subsidi BBM tidak pernah dinikmati masyarakat kelas menengah bawah.

Buktinya, survei Bank Dunia menunjukkan secara jelas BBM bersubsidi dikonsumsi oleh 64% pemilik sepeda motor, sementara 36% dinikmati oleh pemilik mobil.

Pemilik mobil mayoritas, berdasarkan survei, adalah kalangan kelas menengah yang membeli mobil dengan cara kredit.

"Jadi subsidi BBM tepat sasaran karena memang dinikmati masyarakat menengah ke bawah," papar Daryatmo.

Hendri Saparini, pengamat ekonomi dari Econit, menyatakan pemerintah seharusnya menghitung dampak dari penaikan harga BBM terhadap daya beli masyarakat dan ekspor produk.

Dengan penaikan harga BBM, lanjutnya, daya beli seluruh kelompok masyarakat akan terganggu.

"Bukan hanya kalangan di bawah garis kemiskinan, yang kelas menengah seperti saya juga terganggu dan tanpa ada kompensasi," tutur dia.

Belum lagi, bila hal itu kemudian berdampak dengan kemerosotan ekspor produk nasional.

"Kalau dihitung-hitung, penghematan BBM, katakan Rp30 triliun. Tapi potensial loss bisa puluhan trilliun lebih besar," tukas Hendri.

Sebelumnya, pemerintah telah mengajukan dua opsi penaikan harga BBM subsidi, yaitu naik Rp1.500 per liter menjadi Rp6.000 bagi premium dan solar. Opsi kedua adalah pemberian subsidi tetap sebesar Rp2.000 per liter.

Kalau rencana pemerintah ini disetujui DPR dengan pengesahan APBN-P 2012, pemerintah berjanji akan memberikan kompensasi kepada masyarakat.

Kompensasi ini dalam bentuk membagikan BLT senilai Rp150 ribu per orang dan beras miskin (raskin).

Penulis: