3,5 Tahun Putusan Reklamasi Teluk Benoa Terkatung-katung

3,5 Tahun Putusan Reklamasi Teluk Benoa Terkatung-katung
Teluk Benoa ( Foto: PR )
Whisnu Bagus Prasetyo / WBP Jumat, 25 Maret 2016 | 09:36 WIB

Jakarta- Persoalan reklamasi Teluk Benoa Bali harus diputuskan segera setelah 3,5 tahun nasibnya terkatung-katung. Pemerintah perlu membuka komunikasi bagi kelompok yang mendukung (pro) dan menentang (kontra).

"Sudah 3,5 tahun belum diputuskan, padahal sudah dilakukan dua kali studi Amdal (Analisa dampak lingkungan), perlu segera diputuskan pemerintah," kata Antropolog Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir, dalam diskusi 'Menyikapi Kontroversi Reklamasi: Antara Opini Publik dan Kemajuan Bangsa' di Jakarta, Kamis (24/3).

Kartini yang juga tim Amdal Teluk Benoa mengatakan, studi Amdal reklamasi Teluk Benoa sudah lengkap karena mencerminkan tiga pilar masyarakat Bali, yakni hubungan manusia dengan Tuhan, manusia-manusia serta manusia-lingkungan. "Teluk Benoa tidak hanya menjaga mangrove, tapi masyarakat sekitar diberdayakan," kata wanita yang pernah menjadi dubes Argentina ini.

Kartini mengatakan, persoalan pro dan kontra reklamasi Teluk Benoa karena kurangnya sosialisasi. Dia menduga pemerintah Kabupaten Badung tidak memanfaatkan social skills. "Harusnya kan bisa diajak kumpul, dialog. Dalam dialog akan ada penyempurnaan-penyempurnaan, dapat masukan," kata Kartini.

Dia mengatakan, pemerintah harus menjelaskan ke masyarakat soal dampak positif dan negatif reklamasi Teluk Benoa. Jika disetujui, harus ada pengawasan dalam pembangunannya. "Pihak yang kontra harus diajak dialog," kata dia.

Ekonom Indef Enny Sri Hartati mengatakan, pemerintah harus mengkaji kembali proyek reklamasi Teluk Benoa. Tidak hanya aspek lingkungan, namun juga ekonomi, sejarah dan budaya. "Jangan sampai ada resistensi dengan masyarakat," kata dia.

Kalau ada resistensi, masyarakat harus diedukasi dan disosialisasi. Pemerintah harus memiliki dokumen yang benar benar dan ayak soal konsep reklamasi sehingga tidak menimbulkan salah intepretasi. "Bagaimana caranya fungsi utama Teluk Benoa menjadi optimal," kata dia.

Reklamasi berbasis revitaliasi Teluk Benoa, Bali ini diketahui ada yang pro dan kontra. Kelompok yang kontra meminta supaya Presiden Jokowi membatalkan Perpes yang sempat dikeluarkan mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. KLHK semestinya memahami wilayah Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi. KLHK seharusnya menghentikan Amdal. Sementara kubu yang pro mengklaim reklamasi akan menciptakan lapangan kerja dan menambah destinas baru di Pulau Dewata.

Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE