Kuasa Hukum Fahri Hamzah Kritisi Kuasa Hukum PKS

Wakil Ketua DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menunjukan surat Pemecatan dirinya saat memberikan keterangan pers terkait pemecatan dirinya dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera, di Gedung Nusantara III DPR Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 4 April 2016. (Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao)

Oleh: Markus Junianto Sihaloho / HA | Selasa, 7 Juni 2016 | 20:22 WIB

Jakarta - Kuasa Hukum Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik pernyataan Zainuddin Paru sebagai Tim Kuasa Hukum DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyangkut sengketa antara politisi dan partainya itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Seperti diungkap Kuasa Hukum Fahri, Mujahid A. Latief, pernyataaan Zainudin yang menyatakan kliennya tidak konsisten dan melakukan kebohongan publik, tidak memiliki dasar pijakan. Pernyataan itu bisa dinilai sebagai pernyataan provokatif untuk memunculkan kebencian orang terhadap Fahri.

"Paru juga ingin membelokkan seolah-olah Fahri sedang berhadapan dengan partai," tegas Mujahid dalam pesan tertulisnya, Selasa (7/6).

Dia melanjutkan, pernyataan Paru menampilkan kegagalannya dalam memahami substansi replik yang disampaikan oleh Tim Kuasa Hukum Fahri Hamzah dalam lanjutan sidang di PN Jaksel, 6 Juni.

Pribadi atau individu yang disebutkan dalam replik berikut jabatannya dalam partai jelas disebut telah menggunakan jabatan partai untuk melakukan tindakan melawan hukum.

Oleh sebab itu, Paru diminta menjaga nama baik PKS, partai yang ikut didirikan oleh Fahri Hamzah.
"Pernyataannya kemarin seusai sidang bisa semakin membuat masyarakat sinis kepada PKS dan membuat posisi kader di bawah dalam posisi sulit dan terjepit," kata Mujahid.

Dijelaskannya juga, sejak awal gugatan, Fahri konsisten bahwa yang digugat adalah tindakan, putusan yang dilakukan para tergugat yang telah menggunakan partai sebagai tameng untuk memecatnya. Padahal sejatinya, para oknum elite PKS yang digugat Fahri yang patut diduga menyalahgunakan kekuasaan.

"Karena itulah mereka harus bertanggungjawab atas tindakannya secara hukum dan dalam konteks itulah gugatan ini harus dipahami," ulasnya.

Selain itu, Mujahid menilai Zainudin kerap kali menggunakan terminologi pembangkangan, bohong, dan tidak taat.

"Jika bicara fakta, pernahkah ada satu pucuk surat peringatan atau notulensi hasil rapat resmi yang memberikan peringatan kepada Fahri Hamzah?" tanya dia.

Atas semua hal itu, Kuasa Hukum Fahri mengimbau Zainudin dan kawan-kawan agar bisa serius menelaah sisi hukum dari perkara yang sedang berlangsung, serta tidak membuat langkah yang merusak citra partai dan kader di bawah seperti yang telah dilakukan oleh beberapa oknum partai.

Diketahui di dalam persidangan, pihak Kuasa Hukum DPP PKS menyamakan Fahri dengan mantan elite PKS yang dianggap melanggar aturan partai. Termasuk mereka‎ yang pernah dihukum karena terjerat korupsi di KPK, sementara Fahri sendiri belum pernah terjerat masalah hukum.


Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT