Ilustrasi migas
Green Planet dan Sumigita tidak memiliki klasifikasi teknis dan sertifikasi.

Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung M Adi Toegarisman mengatakan,  penyelidikan kasus dugaan korupsi PT Chevron Pasific Indonesia dilakukan  sejak Oktober 2011.
 
"Ada pengaduan masyarakat ke Pidsus (Pidana Khusus Kejaksaan Agung)," kata Adi, di Jakarta, hari ini.
 
Adi mengatakan, Chevron menunjuk PT Green Planet Indonesia dan PT Sumigita Jaya untuk memulihkan tanah bekas eksploitasi tambang minyak milik Chevron dengan metode bioremediasi. Sedangkan proses pembayarannya dengan sistem cost recovery yakni dikerjakan dahulu kemudian diajukan ke BP Migas.
 
"Ternyata fiktif tidak dikerjakan. Padahal cost recovery-nya itu diajukan ke BP migas. Kerugian negara sekitar US$ 23,361 juta," katanya.
 
Hasil penyelidikan, kata Adi, diduga Green Planet dan Sumigita tidak  memiliki klasifikasi teknis dan sertifikasi dari pejabat berwenang sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah.
 
Tim penyidik kemudian menetapkan tujuh tersangka sejak 12 Maret 2012. Dan dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Ketujuh tersangka itu adalah Manajer Lingkungan Sumatera Light North (SLN) dan Sumatera Light South (SLS) Chevron Endah Rumbiyanti (berdasarkan surat perintah penyidikan No. 27/F.2/FD.1/03/2012), Team Leader SLN Kabupaten Duri Propinsi Riau Chevron Widodo (berdasarkan surat perintah penyidikan No. 27/F.2/FD.1/03/2012), Team Leader SLS Migas Chevron Kukuh (berdasarkan surat perintah penyidikan No. 27/F.2/FD.1/03/2012), General Manager SLN Operation Chevron Alexiat Tirtawidjaja (berdasarkan surat perintah penyidikan No. 28/F.2/FD.1/03/2012), General Manager SLS Operation Chevron Bachtiar Abdul Fatah (berdasarkan surat perintah penyidikan No. 28/F.2/FD.1/03/2012), Direktur pada perusahaan kontraktor PT Green Planet Indonesia, Herlan (berdasarkan surat perintah penyidikan No. 26/F.2/FD.1/03/2012), dan Direktur PT Green Planet Indonesia, Ricksy Prematuri (berdasarkan surat perintah penyidikan No. 28/F.2/FD.1/03/2012.)


Penulis: