ilustrasi

Warga Ketapang Tolak Perkebunan Sawit Dijual ke Malaysia

ilustrasi (istimewa)

Pontianak -  Front Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK) menyatakan keberatan terhadap tindak sejumlah pengusaha atau investor pemilik perkebunan sawit yang menjual perkebunan sawitnya kepada pihak Malaysia. Sebab selain merugikan masyarakat Ketapang, tindakan itu dinilai tidak menunjukkan adanya rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap bangsa yang harusnya ditopang oleh para pengusaha sawit dalam negeri.

Ketua FPRK Isra Ansary mengatakan kepada SP, Rabu (28/12) di Pontianak, sesuai dengan inforasi yang diterima FPRK, bahwa salah satu perusahaan sawit PT Artu Borneo Plantation melalui PT Egle High yang memiliki izin dan lahan perkebunan sawit di Kabupaten Ketapang sudah menjual sebagian sahamnya kepada sebuah Badan Usaha Milik Negera (BUMN) Malaysia. Saham itu dijual dengan harga yang cukup menakjubkan yaitu mencapai Rp 6 triliun.

Padahal diketahui bahwa sekarang ini PT Artu Borneo Plantation sedang menghadapi berbagai permasalahan baik itu dengan masyarakat maupun dengan pihak pemerintah Ketapang. Seperti ketahui izin PT Artu Borneo Plantation tumpang tindih dengan PT ISL.

Kondisi ini mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan di masyarakat Ketapang terutama di sekitar Kecamatan Sungai Melayu, lokasi perkebunan sawit perusahaan tersebut.

“Berbagai persoalan tumpang tindih lahan dan hak-hak masyarakat belum diselesaikan, tapi perusahaannya sudah dijual ke Malaysia,” kata Isra Ansary.

Dikatakan, dengan dialihkannya sebagian saham PT Egel Hing dan PT Artu Borneo Plantation ke BUMN di Malaysia, maka hal itu menunjukan pihak PT Artu Borneo Plantation hanya lebih memikirkan keuntungan pribadi, tanpa memikirkan masyarakat.

Terkait masalah ini, pada awal Nopember 2016 lalu, Polres Ketapang juga sudah mengeluarkan larangan kegiatan perusahaan yang terjadi tumpang tindih lahan sawit tersebut. Polres Ketapan memasang police line (garis polisi) di area kegiatan perkebunan tumpang tindih antara hak guna usaha (HGU) PT SLA – WHI dengan IUP PT ARB. Area ini dinyatakan dalam proses penyidikan Polres Ketapang.

“Karenanya kami dengan tegas menyatakan tidak menerima keputusan pihak PT Artu Borneo Perkebunan yang menjual sahamnya kepada pihak Malaysia. Tapi harusnya pihak perusahaan agar terlebih dahulu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi dengan masyarakat Ketapang,” katanya.

Terkait itu, pihaknya akan menyurati Bupati Ketapang dan Polres Ketapang guna menyampaikan fakta ini, agar masalahnya tidak lebih rumit di kemudian hari. “Masalah tumpang tindih lahan harus ditundaskan dulu, dan masyarakat harus ada kejelasan akan hak-haknya,” katanya.

Isra Ansary meminta Bupati Ketapang agar segera mengambil tindakan tegas terhadap persoalan yang terjadi antara PT ISL dengan PT Artu Borneo Perkebunan, sehingga masalahnya dapat diselesaikan dengan segera dan tidak meninggalkan persoalan baru.

“Bupati Ketapang agar bisa segera mengambil tindakan nyata yaitu untuk menyelesaian permasalahan yang terjadi di lapangan. Selanjutnya bupati juga diharapkan agar langsung turun ke lapangan untuk mengupayakan agar ada penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi PT Artu Borneo Perkebunan,” kata Isra Ansary.



Suara Pembaruan

Sahat Oloan Saragih/JEM

Suara Pembaruan