Politik Uang Dinilai Hasilkan Pemimpin yang Buruk

Ilustrasi (Istimewa)

Oleh: Yustinus Paat / FER | Kamis, 5 Januari 2017 | 16:52 WIB

Jakarta - Waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak praktis tinggal menghitung hari. Salah satu bagian penting yang ramai disorot menjelang waktu pemilihan adalah praktik politik uang (money politic) yang kerap mewarnai pesta demokrasi.

Pengamat Politik, Maksimus Ramses Lalongkoe, mengatakan, praktik politik uang memang menjadi hal yang kerap disoroti setiap kali pesta demokrasi khususnya Pilkada.

"Masing-masing tim pasangan calon berusaha maksimal agar calon yang didukung dan diperjuangkannya berhasil terpilih sebagai kepala daerah," kata Ramses di Jakarta, Kamis (5/1).

Ekspektasi yang tinggi ini, kata dia, membuat masing-masing tim pasangan calon rela melakukan apa saja termasuk praktik politik uang sebagai salah satu jalan menuju kemenangan. Sementara, demokrasi yang diharapkan merupakan demokrasi yang dilahirkan berdasar pada aspek kualitas calon itu sendiri.

"Biasanya, politik uang ini menjadi sorotan tiap kali pilkada. Masing-masing pasangan calon berusaha menang maka bagi-bagi uang menjadi bagian yang kerap dilakukan. Padahal rakyat mau melahirkan pemimpin berkualitas," tandas dia.

Menurut Ramses, politik uang tentu sulit dihindari kalau rakyat masih pragmatis, akibatnya rakyat hanya mampu melahirkan pemimpin yang dinilai dengan uang. Pada kondisi ini, kata dia, para calon kepala daerah harus sadar dan mengingatkan tim pemenangan bahwa barter politik uang dengan suara itu akan merusak kualitas demokrasi.

"Para calon harus ada kemauan baik untuk mengahalangi niat tim pemenangan sehingga demokrasi itu mampu melahirkan pemimpin berkualitas," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ramses mengatakan, politik uang biasanya diberikan dalam berbagai metode untuk mengelabui rakyat dan pihak penyelenggara. Ini merupakan pola dan modus yang kerap dilakukan sehingga cukup sulit dijerat lewat aturan hukum yang ada.

"Biasanya, inisiatif politik uang bisa dari calon atau dari tim pemenangan dengan memperhitungkan tingkat elektabilitas calon di tiap wilayah pemilihan," jelas dia.

Menurutnya, pemimpin berkualitas hanya bisa dilahirkan dari hasil demokrasi yang berkualitas termasuk demokrasi tanpa politik uang. Politik uang akan semakin merajalela jika rakyat masih berpikir pragmatis.

"Kita berharap pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia yang dilaksanakan 15 Februari 2017 mendatang harus dilaksanakan tanpa politik uang agar demokrasi rakyat ini mampu melahirkan pemimpin berkualitas," ucap Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia ini.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT