Anies Baswedan Dilaporkan ke KPK

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab pertanyaan moderator saat mengikuti Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, 27 Januari 2017. (BeritaSatu Photo/Joanito De Saojoao)

Oleh: Fana Suparman / JAS | Senin, 30 Januari 2017 | 20:04 WIB

Jakarta - Sejumlah mahasiswa yang menamakan diri Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) melaporkan calon Gubernur DKI, Anies Baswedan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (30/1). Mereka menyerahkan slip bukti transfer atas nama penerima Abdillah Rasyid Baswedan, adik dari Anies Baswedan.

Kamerad menyebut Anies telah menerima fee terkait proyek Vsat, atau komunikasi jarak jauh berbasis satelit di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) tahun 2012 sebesar Rp 5 miliar. Uang itu dikirim ke rekening Abdillah Rasyid Baswedan.

"Ada bukti transfer dari seorang pengusaha berinisial YS kepada adik kandung Anies Baswedan, Abdillah Rasyid Baswedan senilai Rp 5 miliar. Berdasarkan pengakuan yang Kamerad dapatkan sebetulnya transfer itu ditujukan kepada Anies Baswedan. Rekening sang adik hanya dijadikan penampungan," kata Koordinator Kamerad, Alwi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (30/1).

Kamerad menduga uang sebesar Rp 5 miliar itu diberikan YS kepada Anies melalui adiknya lantaran telah mendorong salah satu perusahaan untuk menjadi pemenang proyek itu. Proyek ini kemudian digarap oleh Telkomsel.

"YS ini dikenal sebagai tangan kanan petinggi partai yang kadernya menjadi pejabat di Kemkominfo. YS ini dipercaya untuk mengatur proyek Kemkominfo," katanya.

Menurut Kamerad dugaan pemberian fee ini seharusnya menjadi catatan bagi warga Jakarta yang sebentar lagi memilih Gubernur 2017-2022. Jangan sampai, rakyat salah pilih hingga menderita selama lima tahun.

"Anies memang bersih karena dia nyilih (meminjam) tangan adiknya, tapi dengan adanya bukti transfer ini membuka tabir jika selama ini orang yang terlihat kalem dan santai, tapi ternyata korupsi juga. Kami ingin Jakarta dipimpin oleh sosok yang bersih karena APBD Ibukota ini sangat besar. Kami khawatir jika APBD besar ini jadi bancakan koruptor, sehingga rakyat semakin menderita," tegasnya.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT