Golkar Dukung Keterwakilan 30 Persen Perempuan dalam RUU Pemilu

Ilustrasi DPRD (Istimewa)

Oleh: Hotman Siregar / FER | Kamis, 2 Februari 2017 | 15:08 WIB

Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP-PA), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).

Rapat tersebut secara khusus membicarakan upaya mendorong affirmative action keterwakilan perempuan dalam politik, dengan tujuan terwujudnya kebijakan yang berbasis kesetaraan gender dan keadilan.

Sebagaimama diketahui, saat ini keterwakilan perempuan yang terpenuhi untuk DPR tercatat hanya 17,32 persen, DPD 25,76 persen, DPRD Provinsi 16,15 persen dan Kabupaten/Kota 14 persen. Hal ini, dianggap sangat jauh dari harapan.

Anggota Pansus RUU Pemilu, Hetifah Sjaifudian, mengatakan, fraksinya mendorong minat perempuan dalam politik.

"Saat ini jumlah perempuan yang mau terjun ke dunia politik masih sangat minim. Saya juga menyampaikan pesan kepada perempuan yang sudah terjun di dunia politik agar meningkatkan kapasitas diri," kata Hetifah, di Jakarta, Kamis (2/2).

Fraksi Partai Golkar (FPG), kata dia, telah mengusulkan keterwakilan 30 persen perempuan itu dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemilu 2019 mendatang.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT