Ilustrasi Rapat Paripurna DPR
Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial (RUU PKS) akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna DPR, Rabu (11/4).

Keterlibatan militer dalam UU ini dibatasi oleh keputusan presiden dan persetujuan DPR.

Sebelum disahkan menjadi UU, forum lobi fraksi meminta beberapa pasal mengenai keterlibatan tentara melalui forum koordinasi pimpinan daerah tingkat kabupaten kota dan provinsi dihapus.

Hal tersebut ada dalam pasal 33, pasal 24, pasal 23, pasal 14. Sebelumnya forum koordinasi diberikan ruang untuk mengerahkan kekuatan TNI pada saat terjadi konflik sosial yang dianggap darurat.

"Apakah Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial dapat kita undangkan sebagai UU?" tanya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Priyo Budi Santoso sebelum mengetok undang-undang itu.

Pertanyaan itu dijawab setuju oleh para anggota dewan.

"Kesepakatan dari rapat lobi ialah terhadap pasal 33 ayat 1 dan 2 menyetujui anak kalimat atas pertimbangan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten kota dan forum koordinasi pimpinan daerah propinsi dihapus,"kata Priyo lagi.

Dalam sambutannya mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengapresiasi diundangkannya UU ini.

"Pemerintah berharap UU ini dapat membawa manfaat yang besar bagi masyarakat dan negara yang kita cintai ini," kata Amir.

RUU PKS lolos di DPR setelah pansus beserta fraksi-fraksi setuju  pengerahan TNI harus dengan keputusan politik presiden atas persetujuan DPR.

"Pengerahan kekuatan TNI skala nasional yang mana presiden berwenang setelah konsultasi dengan dewan," tutupnya.

Sebelumnya, kalangan masyarakat sipil dan LSM menolak RUU PKS karena dinilai mengembalikan peran militer dalam menangani konflik sosial.


Penulis: