Kasus Jual Beli Jabatan, KPK Akan Periksa Wabup Klaten Sri Mulyani

Sri Mulyani. (Antara)

Oleh: Fana Suparman / FMB | Senin, 20 Maret 2017 | 10:12 WIB

Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Wakil Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Mulyani, Senin (20/3). Sri akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Klaten yang menjerat Bupati Klaten Sri Hartini.

"Sri Mulyani diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SHT (Sri Hartini)," kata Jubir KPK, Febri Diansyah.

Selain Sri Mulyani, dalam mengusut kasus jual beli jabatan ini, penyidik juga menjadwalkan memeriksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klaten Andy Purnomo yang juga anak Sri Hartini. Tak hanya itu, penyidik KPK juga bakal memeriksa sejumlah pejabat lainnya, seperti anggota DPRD Klaten, Eko Prasetyo; Kepala Bidang (Kabid) Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klaten, Slamet; pegawai negeri sipil (PNS) Dinas Pertanian Klaten, Nugroho Setiawan; serta dua orang ajudan Edy Dwi Hananto dan Nina Puspitasari. Satu saksi dari kalangan swasta Sunarso juga diagendakan diperiksa penyidik sebagai saksi untuk Sri Hartini.

"Mereka semua akan diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi suap terkait mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk tersangka SHT," kata Febri.

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Klaten, Sri Hartini, dan Kasie SMP Disdik Klaten, Suramlan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Klaten.

Sri Hartini dan Suramlan menjadi tersangka setelah diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (30/12). Sri Hartini dan Suramlan menyamarkan uang tersebut dengan nama uang syukuran. Setelah ditelusuri, uang ini berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan terkait pengisian organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah. Hal itu sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sri Hartini yang menjadi tersangka penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan Suramlan selaku pemberi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penggeledahan di rumah dinas Bupati Klaten pada Minggu (1/1), tim penyidik menyita uang senilai Rp 3 miliar dari lemari yang berada di kamar Andy Purnomo, anak Hartini yang juga Ketua Komisi IV DPRD Klaten. Sementara Rp 200 juta disita dari lemari di kamar Hartini.






Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT