Pilgub Jabar Diyakini Tak Sepanas Ibu Kota

Presiden Joko Widodo/Jokowi (kedua dari kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua dari kanan) dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (tengah) berjalan bersama tujuh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih menuju lokasi pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/2/2016). (suara pembaruan)

Oleh: Fana Suparman / HA | Senin, 20 Maret 2017 | 17:04 WIB

Jakarta - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) yang bakal digelar pada 2018 mendatang diyakini tak sepanas suhu politik Pilkada DKI saat ini. Terdapat sejumlah faktor menguatkan penilaian tersebut.

Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi mengatakan masyarakat Jabar tidak memiliki kultur politik yang keras. Selain itu, komunikasi di antara pimpinan partai politik maupun tokoh-tokoh lainnya terbilang cukup cair.

"Sepanas (Pilkada) DKI sepertinya tidak. Karena Jawa Barat tidak memiliki kultur politik yang keras. Jawa Barat itu kultur politiknya cair. Komunikasi antar pimpinan politik sudah sangat cair. Itu yang sangat saya pahami," kata Dedi kepada SP, Senin (20/3).

Selain itu, Dedi menilai secara umum tidak ada pertarungan ideologis yang membuat suhu politik Pilgub Jabar bakal memanas. Nama-nama yang muncul dan disebut maju dalam Pilgub Jabar memiliki visi yang hampir mirip. Perbedaan diantara figur-figur itu hanya terletak metodologi pendekatan kepada masyarakat.

"Kalau saya pikir begini. Siapapun figur yang muncul dari partai manapun pasti punya elektabilitas, keterpilihan yang memadai dan kemampuan yang memadai. Jadi tidak anggap orang per orang atau lembaga per lembaga. Karena faktor ketika di masyarakat melebur kembali pada orang dan kembali pada figur," katanya.

Hal yang sedikit berbeda mungkin akan terjadi pada masyarakat kelas menengah yang tinggal di perkotaan. Masyarakat ini akan mempertimbangkan partai pendukung, ideologi, dan visi misi calon yang bakal bertarung.

"Kecuali masyarakat menengah perkotaan. Pertimbangan parpol, ideologi, dan visi itu jadi pertimbangan yang cukup kuat bagi pemilih, tapi kalau masyarakat pedesaan cair-cair saja," ungkapnya.

Popularitas Lebih Penting
Berdasar pengalaman dua Pilgub Jabar sebelumnya, popularitas justru menjadi faktor yang menonjol. Bahkan, pada Pilgub Jabar 2013 lalu, dari empat pasang calon yang bertarung, terdapat tiga tokoh dengan latar belakang artis.

Artis senior Deddy Mizwar yang menjadi calon wakil Gubernur mendampingi Ahmad Heryawan pada akhirnya keluar sebagai pemenang mengalahkan artis Dede Yusuf yang menjadi calon gubernur berpasangan dengan Lex Laksmana dan Rieke Dyah Pitaloka yang berpasangan dengan Teten Masduki serta paslon lainnya, Irianto MS Syafiuddin yang berpasangan dengan Tatang Farhanul Hakim.

Dedi yang kini menjabat Bupati Purwakarta mengungkapkan, banyaknya artis yang bertarung dalam Pilgub Jabar 2013 lalu dipengaruhi karakteristik masyarakat Jawa Barat. Dikatakan, masyarakat Jawa Barat lebih memilih hal-hal yang menyenangkan. Untuk itu, Dedi optimistis, pertarungan politik yang keras seperti Pilgub DKI tidak akan terjadi di Pilgub Jabar.

"Orang Jawa Barat itu senang yang ramai, orang Jawa Barat itu tidak senang yang seram-seram, tidak senang yang terlalu serius. Yang santai-santai saja. Makanya politik yang berbasis kekerasan itu hampir tidak ditemui," ungkapnya.

Terkait laporan Setara Institut yang berulang kali menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi paling intoleran, Dedi menegaskan, hal itu tidak menunjukkan wajah asli warga Jawa Barat. Dikatakan, kelompok-kelompok intoleran yang muncul justru berasal dari luar daerah Jawa Barat.

"Yang intoleran itu bukan orang Jawa Barat, tapi orang luar yang domisilinya di Jawa Barat. Yang galak-galak, dan bentak-bentak di jalan itu bukan orang Jawa Barat, tapi orang luar yang domisilinya di Jawa Barat dan kebetulan mereka bertengkarnya di Jawa Barat. (Mereka) karakter dari luar (Jabar), bukan karakternya orang Sunda. Cuma orang Sunda itu pada diam, tidak mau ribut, dan pusing. Akibatnya, mereka (kelompok-kelompok) lebih mendominasi. Aslinya tidak begitu," tegas pria yang sehari-hari mengenakan pakaian dan ikat kepala khas Sunda ini.

Meski suhu politiknya tidak sepanas Pilkada DKI, tokoh-tokoh politik seperti Presiden keenam RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto diyakini akan kembali turun tangan dan menentukan kebijakan politik partai yang mereka pimpin dalam Pilkada Jawa Barat.

Hal ini lantaran Pilgub Jawa Barat memiliki posisi strategis terutama dalam menghadapi Pileg dan Pilpres 2019. Selain hanya terpaut satu tahun dengan Pileg dan Pilpres, Jawa Barat juga memiliki jumlah pemilih yang diperkirakan mencapai 38 juta pemilih.

"(Sebagai) Ketua Umum (Partai) pasti dong akan menentukan kebijakan arah politik. Karena memang dimungkinkan juga. Ini kan dekat ke Pileg dan Pilpres 2019. Sangat mungkin dipengaruhi atmosfir politik di Jakarta menjelang pilpres 2019. Cuma di Jawa Barat tidak bisa berkonflik seperti di DKI. Tidak mungkin. Karakter orang Sunda, dan tokoh-tokohnya juga cair," ungkap budayawan Sunda ini.

Golkar Belum Punya Kandidat
Terkait dengan langkah politik Partai Golkar, Dedi mengaku pihaknya belum menentukan calon yang bakal diusung. Namun, Dedi berjanji, Partai Golkar akan menentukan pilihan beberapa minggu menjelang pendaftaran calon.

"Kalau kami sendiri momentumnya nanti saja, menjelang pendaftaran. Mungkin dua bulan sebelum pendaftaran," katanya.

Sikap kehati-hatian Golkar ini bukan tanpa alasan. Dedi mengatakan, terdapat sejumlah hal yang patut dipertimbangkan pihaknya sebelum menentukan nama calon yang akan direkomendasikan kepada DPP Partai Golkar. Selain tingkat kepopuleran dan keterpilihan, Dedi mengaku terdapat sejumlah faktor lain yang harus dipertimbangkan pihaknya.

Hal ini lantaran Pilgub Jabar berbeda dengan Pilkada sejumlah daerah lain yang umumnya hasil Pilkada sejalan dengan hasil survei. Dalam Pilgub 2008, Danny Setiawan yang merupakan petahana Gubernur dan meraih elektabilitas tertinggi di sejumlah survei sebelum hari pencoblosan justru terpuruk saat perhitungan suara.

Demikian juga saat Pilgub 2013 yang hasilnya menempatkan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2008-2013, Dede Yusuf pada urutan terakhir. Padahal hasil survei menunjukkan elektabilitas Dede Yusuf hampir mencapai 50 persen.

"Pasti (yang menjadi pertimbangan) popularitas, elektabilitas, dan kemudian juga faktor garis tangan. Begini, sudah dua kali Pilgub, pemegang elektabilitas tertinggi kalah. Pilgub Pertama, Danny Setiawan surveinya hampir 50 persen. Pilgub kedua Dede Yusuf hampir 50 persen. Dua-duanya terpuruk di urutan ketiga. Berarti kan kita tidak boleh menyandarkan pada popularitas dan elektabilitas. Harus ada faktor lainnya, kira-kira garis tangannya jadi nggak," kata Dedi.

Partai Golkar memiliki 17 kursi di DPRD Jawa Barat. Dengan demikian, Golkar harus berkoalisi dengan partai lain untuk dapat mengusung calon di Pilkada Jawa Barat lantaran harus memenuhi syarat 20 kursi. Sebagai Ketua DPD Golkar, Dedi menyerahkan sepenuhnya keputusan calon yang akan diusung, maupun komunikasi dengan partai lain kepada DPP Partai Golkar.

"DPD tingkat I ini bekerja saja melayani publik dengan baik," katanya.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT