Kasus Wali Kota Madiun Seret 6 Eks Kapolres dan 3 Eks Dandim

Dua personel Brimob bersenjata laras panjang menjaga tangga menuju ruang kerja Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, saat tim KPK melakukan penggeledahan di Madiun, Jawa Timur, Senin 17 Oktober 2016. (Antara)

Oleh: Fana Suparman / PCN | Senin, 20 Maret 2017 | 20:22 WIB

Jakarta- Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif, Bambang Irianto menyeret sejumlah pihak dari unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) setempat. Tak tanggung, kasus ini membuat tiga mantan Komandan Kodim, enam mantan Kapolres, seorang mantan Kepala Kejaksaan Negeri, dan seorang mantan Ketua Pengadilan Negeri harus berhadapan dengan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, sejak Kamis (16/3) hingga Sabtu (18/3) tim penyidik memeriksa sejumlah pejabat Muspida Madiun. Para pejabat itu diperiksa secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda.

"Dalam proses penyidikan TPPU, dari hari Kamis (16/3) sampai Sabtu (18/3), di Madiun penyidik memeriksa sejumlah pihak yang berasal dari unsur Muspida pada saat tersangka (Bambang Irianto) menjabat Wali Kota," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin (20/3) malam.

Dituturkan, penyidik memeriksa dua orang mantan Komandan Kodim di Markas Brimob Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (16/3) lalu. Pada hari selanjutnya, di lokasi yang sama, penyidik memeriksa seorang mantan Komandan Kodim dan enam mantan Kapolres Madiun.

"Pada Sabtu (18/3) pemeriksaan dilanjutkan di Polres Kota madiun, terhadap mantan Kepala Kejaksaan Negeri Madiun dan mantan Ketua Pengadilan Negeri Madiun," tuturnya.

Pemeriksaan terhadap para pejabat ini dilakukan penyidik untuk mengklarifikasi sejumlah hal terkait kasus TPPU yang menjerat Bambang. Salah satunya, para pejabat ini diduga mengetahui mengenai adanya aliran dana dari Bambang kepada sejumlah pihak.

"Penyidik melakukan klarifikasi lebih lanjut terkait informasi yang didapatkan, salah satunya tentang adanya indikasi aliran dana kepada sejumlah pihak. Pemeriksaan dilakukan dalam proses penyidikan indikasi TPPU dengan tersangka BI (Bambang Irianto)," jelasnya.

Diketahui, Bambang telah dijerat dalam tiga kasus berbeda. Bambang pertama kali menyandang status tersangka dalam kasus dugaan korupsi turut serta dalam proyek pengadaan atau menerima hadiah atau janji terkait pembangunan Pasar Besar Madiun yang menelan anggaran sekitar Rp 76,5 miliar.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Bambang dijerat Pasal 12 huruf i atau Pasal 12B atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tak hanya itu, Bambang juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp 50 miliar dari sejumlah SKPD, dan pengusaha sehubungan dengan jabatannya, atau berlawanan dengan tugasnya sebagai Wali Kota Madiun periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Untuk kasus ini, Bambang dijerat dengan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Uang yang diterima Bambang diduga telah ditempatkan, ditransferkan, dialihkan, dihibahkan, dibawa keluar negeri, atau perbuatan lain untuk menyamarkan asal-usul pengalihan hak kepemilikan yang diduga hasil korupsi. Atas dugaan tersebut, Bambang pun ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU), Jumat (17/2).

Terkait kasus ini, Bambang dijerat dengan Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Dalam mengusut kasus dugaan pencucian uang ini, tim penyidik KPK telah menyita logam mulia dan empat mobil mewah milik Bambang yang terdiri dari Hummer, Mini Cooper, Range Rover, dan Jeep Wrangler. Keempat mobil itu disita dari rumah dinas Wali Kota Madiun, rumah pribadi Bambang Irianto dan anak Bambang.

Tak hanya itu, penyidik juga telah menyita enam bidang tanah dan satu unit ruko yang juga diduga hasil korupsi Bambang.

Terakhir, tim penyidik menyita uang sebesar Rp 6,3 miliar dan US$ 84.461 yang disimpan di rekening enam bank berbeda, yakni BTN, BTPN, Bank Jatim, Bank Mandiri, BNI, dan BRI.






Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT