MK Diminta Pertimbangkan Rekomendasi Bawaslu Soal Pilkada Tolikara

Ilustrasi pilkada. (Beritasatu.com)

Oleh: Yustinus Paat / FER | Senin, 20 Maret 2017 | 21:49 WIB

Jakarta - Kuasa Hukum Pasangan Nomor 3 John Tabo-Barnabas Weya dalam Pilkada Kabupaten Tolikara, Anton Raharusun, meminta hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mempertimbangkan rekomendasi Bawaslu. Pasalnya, Bawaslu telah merekomedasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 18 distrik.

"Kita minta hakim MK memperhatikan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tolikara dan Bawaslu yang telah merekomedasikan PSU di 251 TPS di 18 distrik yang bisa mempengaruhi hasil pilkada di Tolikara," ujar Anton di Jakarta, Senin (20/3).

Menurut Anton, pihaknya menilai dengan adanya rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan Bawaslu karena terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Timses Paslon Usman Wanimbo selaku incumben yang mendapat dukungan dari KPU Kabupaten Tolikara. Karena itu, menurutnya, penetapan perolehan suara oleh KPU Tolikara harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

"Dengan demikian, perolehan suara untuk semua pasangan paslon menjadi nol atau dianggap tidak ada perolehan suara di 251 TPS pada 18 distrik yang telah terjadi kecurangan dan pelanggaran," tandas dia.

Jika perhitungan demikian, lanjut Anton, maka akan terjadi perubahan perolehan suara untuk masing-masing paslon. Paslon nomor urut 1, kata dia, yang tadinya ditetapkan KPU Kabupaten Tolikara memperoleh 118.640 suara dikurangi perolehan suara di 18 Distrik sebesar 75.586 suara sehingga perolehan suara paslon nomor urut 1 berubah menjadi 43.054 suara.

Paslon nomor urut 2 yang tadinya ditetapkan KPU Kabupaten Tolikara memperoleh suara 18.543 suara dikurangi perolehan suara di 18 Distrik sebesar 6.587 suara sehingga perolehan suara paslon nomor urut 2 berubah menjadi 11.956 suara.

"Sedangkan Paslon nomor urut 3 John Tabo dan Barnabas Weya yang tadinya ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tolikara memperoleh suara 79.020 dikurangi perolehan suara di 18 Distrik sebesar 17.509 suara sehingga perolehan suara paslon nomor urut 3 berubah menjadi 61.511 suara," ungkap dia.

Menurut Anton, pihaknya juga telah menyampaikan di persidangan sengketa hasil pilkada di MK agar hakim konstitusi membatalkan keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 09/kpts/KPU-Kab. TLK/II/2017.

Anton juga telah meminta kepada MK agar menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah paslon nomor urut 1 memperoleh 43.014 suara, paslon nomor urut 2 memperoleh 11.782 suara dan paslon nomor urut 3 (pemohon) memperoleh 61.511 suara.

"Kami juga meminta kepada hakim MK untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan PSU di 251 TPS pada 18 Distrik yang masih bermasalah tersebut. Mekispun tidak diminta, hakim MK mempunyai kewenangan untuk menetapkan PSU berdasarkan surat Bawaslu tersebut," pungkasnya.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT