Ilustrasi truk batu bara.

Pengusaha Angkutan Batu Bara di Bengkulu Harus Bayar Kompensasi

Ilustrasi truk batu bara. (Antara)

Bengkulu - Pengusaha truk angkutan batu bara di Bengkulu, wajib membayar dana kompensasi kerusakan jalan ke pemerintah daerah (pemda). Besarnya kompensasi yang akan dibayarkan pengusaha angkutan batu bara akan ditetapkan melalui peraturan gubernur (Pergub) Bengkulu.

Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bengkulu, Budi Jatmiko, di Bengkulu, Selasa (21/3) mengatakan, ada beberapa jenis truk yang akan diwajibkan membayar kompensasi penggunan jalan pemerintah ke pemda setempat, di antaranya truk angkutan CPO, batu bara, truk angkutan tanda buah sawit (TBS), dan truk angkutan bahan tambang galian C.

Sebab, truk angkutan tersebut, selama ini disinyalir mempercepat kerusakan jalan pemerintah di Bengkulu. Sebab, muatan truk tersebut melebihi beban standar jalan pemerintah di Bengkulu hanya delapan ton.

Sedangkan truk angkutan batu bara, CPO, TBS, dan meterial galian C bermuatan diatas 12 ton. Akibatnya, jalan yang truk lalui tersebut baru selesai dibangun sudah rusak kembali.

Untuk memperbaiki kerusakan jalan tersebut, Pemprov Bengkulu, mewajibkan pengusaha angkutan untuk membayar dana kompesasi ke daerah. Dana kompensasi ini akan ditarik setahun sekali.

Sedangkan untuk pemeliharaan jalan rusak, yang dilalui truk angkutan barang akan tetap dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat.

Meksi demikian, truk angkutan barang saat ini masih diperbolehkan melintas di jalan pemerintah sepanjang muatannya tidak lebih dari delapan ton. Sebab, beban standar jalan nasional dan provinsi yang ada di Bengkulu maksimal hanya delapan ton.

Selain itu, rute atau jalan yang dilalui truk angkutan barang tidak boleh melanggar dari jalur yang sudah ditetapkan. "Jika melintas di luar jalan yang ditetapkan akan diberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin operasional," katanya.

Budi menambahkan, jika sudah ditetapkan besaran dana kompensasi pengguna jalan pemerintah oleh Pemprov Bengkulu, dan ditetapkan melalui Pergub, maka bagi pengusaha angkutan yang tidak melaksanakan kewajiban aktivitasnya akan dihentikan.

Sedangkan bagi pemilik truk pribadi yang tidak membayar kompensasi ke pemda, akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. "Jadi, kita tegas jika besaran dana kompensasi sudah ditetapkan oleh Pemprov Bengkulu. Pengusaha angkutan yang bandel kita tindak tegas," ujarnya.

Selain itu, pengusaha angkutan dan masyarakat pemilik truk pribadi, termasuk truk angkutan batu bara sebelum memiliki jalan sendiri diwajibkan mengurus izin penggunaan jalan pemerintah di Dinas Energi Sumber Daya Alam (ESDM) Bengkulu.

"Sikap tegas ini kita lakukan untuk mengantisipasi kerusakan jalan di daerah ini," ujar Budi.

Sementara itu, Plt Kadis ESDM Bengkulu, Oktaviano mengatakan, pihaknya sudah melarang truk angkutan batu bara milik 14 perusahaan pertambangan melintas di jalan pemerintah sebelum mengantongi izin penggunaan jalan tersebut.

Sebab, pengusaha batu bara sudah diminta membangun jalan sendiri, tapi sampai sekarang tidak direalisasikan. Sedangkan jalan pemerintah yang dilalui truk angkutan batu bara terus mengalami kerusakan.

Karena itu, sebelum mereka memiliki jalan sendiri diwajibkan mengurus izin penggunaan jalan pemerintah di Dinas ESDM Bengkulu. "Bagi perusahaan angkutan yang tidak mengurus izin penggunaan jalan akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," katanya.

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Edi Sunadar minta pemprov tidak setengah hati dalam menerapkan peraturan tapi benar-benar diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak terkesan pilih kasih.

Sebab, sejak dua tahun lalu, sudah dikeluarkan peraturan daerah (Perda) tentang pengusaha batu bara wajib membangun jalan sendiri. Namun, hal ini tidak dilakukan oleh pengusaha batu bara di Bengkulu.

Edi sangat mendukung kebijakan Gubernur Ridwan Mukti melarang truk angkutan barang, termasuk batu bara melintas di jalan pemerintah. "Meski dibolehkan mereka wajib membayar dana kompensasi kerusakan jalan ke daerah," katanya.



Suara Pembaruan

Usmin/JAS

Suara Pembaruan