Ketua Pansus RUU Pemilu Arif Wibowo (2kiri) menyerahkan laporan pandangan fraksi kepada Ketua DPR Marzuki Alie (tengah) disaksikan empat Wakil Ketua DPR dari kiri Anis Matta, Priyo Budi Santoso, Pramono Anung, dan Taufik Kurniawan saat rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4).
Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memilih opsi Metode Kuota Murni sebagai tata cara konversi penghitungan suara saat Rapat Paripurna RUU Pemilu hari ini menjadi bahan tertawaan dari sejumlah anggota DPR.

Meskipun tidak jelas siapa saja anggota DPR yang menertawakan pilihan PKS tersebut. Suara tertawa anggota dewan itu saling sahut bersahutan.

Karena memang, pilihan yang diambil oleh PKS tersebut sama dengan pilihan Partai Demokrat. Padahal, sebelumnya hubungan PKS dan Demokrat serta parpol koalisi sempat renggang khususnya terkait subsidi BBM.

Padahal sebelumnya PKS bersama Partai Golkar dan PDIP dikabarkan mendukung penggunaan metode Divisor dengan Varian Webster Habis di Daerah digunakan untuk konversi penghitungan  suara dalam RUU Pemilu.

"PKS nyari aman, PKS tebus dosa ke  Demokrat," bunyi teriakan anggota DPR saat Rapat Paripurna Pengesahan  RUU Pemilu di Gedung DPR, Kamis (12/4).

Sementara itu, ketika ditemui oleh wartawan di sela-sela rapat paripurna tersebut, Presiden PKS Luthfi  Hasan secara tegas membantah tudingan tersebut.

Menurutnya, sikap PKS dalam memilih metode kuota murni bukanlah keputusan yang transaksional.

"Kita ambil keputusan itu case by case. Masing-masing kita dalami secara  obyektif, profesional, untuk kepentingan nasional dan aspirasi politik  masyarakat dan bangsa kita," kata Luthfi.

Luthfi menolak berkomentar lebih jauh mengenai sikap PKS tersebut dan akibatnya kepada posisi PKS dalam koalisi.

"Kita tidak ingin, tidak mau komentar dulu soal koalisi," kata dia.



Penulis: