Gulirkan Hak Angket untuk Desak KPK, DPR Dinilai Langgar Kewenangan

Ilustrasi KPK. (Antara)

Oleh: Fana Suparman / WBP | Kamis, 20 April 2017 | 12:52 WIB

Jakarta- Komisi III DPR dinilai telah mengintervensi penegakan hukum dengan menggulirkan hak angket untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka berita acara pemeriksaan (BAP) dan rekaman pemeriksaan politisi Hanura, Miryam S Haryani. Hak angket tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran atas kewenangan DPR yang diberikan konstitusi.

"Betul (hak angket sebagai bentuk intervensi DPR). DPR sekali lagi melanggar kewenangan yang diberikan konstitusi," kata peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat-UGM), Fariz Fachryan kepada SP, Kamis (20/4).

Angket merupakan hak DPR untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Fariz menilai hak angket DPR seharusnya ditujukan untuk menyelidiki kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara bukan untuk penegak hukum seperti KPK. "Hak angket DPR ini sebenarnya ditujukan untuk pemerintah sebagai penyelenggara negara bukan penegak hukum. Itu keliru besar (gunakan hak angket untuk desak KPK," tegasnya.

Fariz menyatakan hak angket yang sedang digulirkan DPR tidak perlu dan tidak memiliki urgensi. Kalaupun anggota DPR ingin mengetahui BAP dan rekaman Miryam, dapat dilakukan dengan mengikuti jalannya persidangan. "Hak angket ini sebenarnya tidak perlu karena tidak ada urgensinya. Toh pun kalau anggota DPR ingin mengetahui itu bisa diketahui melalui persidangan," tegasnya.

Menurutnya, hak angket ini menjadi sinyalemen buruk dari DPR terkait pemberantasan korupsi. Fariz khawatir, DPR akan kembali menggulirkan hak angket terkait kasus-kasus lain yang ditangani penegak hukum seperti KPK jika hak angket kali ini sukses membuat KPK membuka BAP dan rekaman Miryam. "Ini menjadi sinyalemen buruk dari DPR terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena jika ini disetujui oleh Pimpinan KPK, ke depan akan ada hak angket kembali untuk membuka materi kasus," ungkapnya.

Untuk itu, Fariz meminta KPK dengan tegas menolak membuka BAP dan rekaman Miryam meski didesak melalui hak angket. Hal ini lantaran BAP dan rekaman itu merupakan dokumen rahasia. Selain itu, hak angket merupakan upaya DPR menghambat KPK untuk menjerat para anggota DPR yang terlibat. "KPK harus tegas menolak karena itu adalah dokumen rahasia dan upaya hak angket ini tidak lebih dari upaya DPR menghambat KPK untuk membuka keterlibatan anggota DPR dalam kasus eKTP," tegasnya.






Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT