Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (tengah) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, 20 April 2017.

Politikus PDIP: Jangan Campuradukkan Tuntutan Ahok dengan Pandangan Politisi

Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (tengah) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, 20 April 2017. (Antara/Muhammad Adimaja)

Jakarta - Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno, meminta semua pihak tidak mencampuradukkan tuntutan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan pandangan parpol atau politisi. Semua pihak sebaiknya menghormati proses hukum yang berlangsung.

"Janganlah dicampuradukkan lagi proses hukum (Basuki) dengan pandangan oleh parpol atau orang politik," kata Hendrawan Supratikno, di Jakarta. Kamis (20/4).

Hendrawan menyatakan hal itu ketika ditanyai tanggapan atas tuntutan 1 tahun penjara dan dua tahun masa percobaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang yang digelar di Kementerian Pertanian, hari ini.

Hendrawan menganggap bahwa proses hukum Basuki sudah dilaksanakan. Sebaiknya semua pihak menahan diri dan menyerahkan proses hukum pada pengadilan, tanpa tekanan apa pun. "Biarkan hukum bicara. Jadi kita tenang dan diam saja," imbuhnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), menegaskan tuntutan satu tahun yang disampaikan dalam sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tidak ada kaitannya dengan politik atau Pilgub DKI Jakarta. JPU independen dan menutur berdasarkan fakta hukum. "Nggak ada urusannya (politik). Saya urusannya perkara pidana," ujar JPU Ali Mukartono, di Auditorium Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (20/4).



Markus Junianto Sihaloho/WBP

BeritaSatu.com