KPK Terus Usut Kasus SKL BLBI

Kwik Kian Gie. (Antara)

Oleh: Fana Suparman / AB | Kamis, 20 April 2017 | 22:51 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan pengusutan kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). Hal ini ditandai dengan kehadiran mantan Menteri Koordinator‎ Perekonomian, Kwik Kian Gie di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/4). Padahal, nama Kwik tidak tercantum dalam jadwal pemeriksaan penyidikan yang disampaikan Biro Humas KPK.

Kepada awak media, Kwik tak membantah diperiksa sebagai saksi terkait kasus SKL BLBI. Kwik mengatakan pemeriksaan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai menko perekonomian saat itu.

"Ada kasus yang sedang disidik dan saya dimintai keterangan-keterangan oleh KPK. Tentu saja ketika saya menjabat sebagai menko dan pernah ada urusan dengan BLBI dan semua konsekuensinya," kata Kwik di gedung KPK, Jakarta.

Bahkan Kwik menyebut pemeriksaan kali ini terkait Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Diketahui, BDNI milik Sjamsul Nursalim merupakan salah satu bank yang mendapat SKL BLBI senilai Rp 27,4 triliun. Surat keterangan lunas tersebut terbit pada April 2004 dengan aset yang diserahkan, di antaranya PT Dipasena (laku Rp 2,3 triliun), GT Petrochem dan GT Tire (laku Rp 1,83 triliun).

"BDNI. BDNI itu antara 2001-2002 sampai 2004. Saya sebagai saksi," ungkapnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Jubir KPK, Febri Diansyah mengakui adanya pemeriksaan terhadap Kwik Kian Gie. Namun, Febri mengaku hingga kini belum mengetahui secara pasti kasus yang terkait dengan pemeriksaan ini.

"Tadi memang ada pemeriksaan, namun belum dapat informasi lebih lengkap terkait agenda pemeriksaan tersebut, persisnya dalam konteks apa. Nanti akan kita disampaikan lebih lanjut," katanya.

Namun, Febri mengakui pihaknya beberapa waktu terakhir ini melakukan serangkaian pencarian informasi terkait kasus BLBI.

"Sebelumnya KPK melakukan pencarian informasi di tingkat penyelidikan beberapa waktu yang lalu untuk kasus terkait BLBI. Nanti kita cek lagi, kalau sudah lengkap nanti disampaikan," katanya.

Dalam proses hukum yang dilakukan KPK, pemeriksaan merujuk pada saksi atau tersangka terkait kasus yang sudah berada dalam tahap penyidikan.

Disinggung mengenai pemeriksaan terhadap Kwik ini menandakan kasus SKL BLBI telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, Febri tak menjawab tegas.

"Belum (belum dapat dipastikan). Nanti dipastikan dulu informasi itu karena di tahap penyelidikan kami bisa panggil saksi meskipun bahasanya klarifikasi atau mengundang. Kami cek lagi sejauh mana proses yang dilakukan selanjutnya," katanya.

Dalam penyelidikan kasus ini, KPK telah meminta keterangan sejumlah mantan menteri koordinator perekonomian. Selain Kwik Kian Gie yang menjabat menko perekonomian periode 1999-2000, KPK juga pernah meminta keterangan mantan menko perekonomian lainnya, seperti Rizal Ramli (2000-2001) dan Dorodjatun Kuntjoro Jakti (2001-2004).

KPK juga telah meminta keterangan mantan Menteri BUMN, Laksamana Sukardi, dan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), I Gde Putu Ary Suta.

Tak cukup sampai disitu, KPK juga sudah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencegah Lusiana Yanti Hanafiah yang berasal dari pihak swasta sejak 4 Desember 2016 hingga jangka waktu enam bulan.

Untuk diketahui, SKL BLBI dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri berdasarkan Inpres Nomor 8/2002 dan Tap MPR Nomor 6 dan 10.

Dalam kasus BLBI, surat keterangan lunas tersebut menjadi dasar bagi Kejaksaan Agung untuk menghentikan penyidikan (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/ SP3) terhadap sejumlah pengutang. Salah satunya adalah pengusaha Sjamsul Nursalim, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia, yang dihentikan penyidikannya pada Juli 2004.

Berdasar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari dana BLBI sebesar Rp 144,5 triliun yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, sebanyak Rp 138,4 triliun dinyatakan merugikan negara.

Sedangkan, dalam audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap 42 bank penerima BLBI menemukan penyimpangan sebesar Rp 54,5 triliun.

Sebanyak Rp 53,4 triliun merupakan penyimpangan berindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan. KPK sendiri melakukan penelusuran kasus BLBI ini sejak masih dipimpin Antasari Azhar. 






Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT