Mantan Atase Imigrasi KBRI Malaysia Ditahan KPK i

Ilustrasi

Oleh: Fana Suparman / WBP | Jumat, 21 April 2017 | 18:20 WIB

Jakarta- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Atase Keimigrasian pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia, Dwi Widodo, Jumat (21/4). Dwi ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap penerbitan paspor Indonesia dengan metode reachout tahun 2016 dan visa dengan metode calling visa tahun 2013 hingga 2016 untuk warga Indonesia di Malaysia.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, Dwi ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Setidaknya, Dwi bakal menjalani penahanan selama 20 hari. "Hari ini dilakukan penahanan terhadap tersangka DW (Dwi Widodo) untuk 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan di rutan Guntur," kata Febri.

Dwi terlihat keluar Gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan. Dwi memilih bungkam dan bergegas masuk ke mobil tahanan.

Sementara, kuasa hukum Dwi, Yans Jailani enggan mengungkap seputar kasus yang menjerat kliennya menjadi pesakitan. Termasuk mengenai uang miliaran rupiah yang diterima kliennya terkait penerbitan paspor Indonesia dengan metode reachout tahun 2016 dan visa dengan metode calling visa tahun 2013 hingga 2016 untuk WNI di Malaysia. "Itu sudah materi perkara. Karena kalau memang ada karena kita tahu sendiri kan KPK punya alat bukti. Nanti mungkin akan disampaikan," katanya.

Dalam kasus ini, Dwi diduga‎ menerima suap miliaran rupiah terkait penerbitan paspor Indonesia dengan metode reachout tahun 2016 dan visa dengan metode calling visa tahun 2013 hingga 2016 untuk WNI di Malaysia. Berdasarkan perhitungan sementara, diduga Dwi menerima suap Rp 1 miliar dari perusahaan yang bertugas sebagai agen pengurusan paspor WNI di Malaysia yang hilang ataupun rusak. Perusahaan tersebut memungut biaya yang melebihi tarif resmi. Apalagi, perusahaan itu bukan mitra KBRI dalam persoalan paspor dan visa.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Dwi Widodo disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT